Menteri Ekspor dan Menteri Investasi, Perlukah?

TANGERANG – Upaya meningkatkan investasi dan ekspor menjadi fokus pemerintah ke depan. Kedua sektor tersebut diprioritaskan karena menjadi andalan dalam menopang pertumbuhan ekonomi dimasa mendatang. Komitmen dalam menyerap investasi dan menggenjot ekspor inilah yang mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menambah kementerian baru untuk menangani kedua sektor tersebut. Wacana itu, menurut Presiden, sudah disampaikan saat rapat kabinet bersama beberapa menteri.

“Saya sudah sampaikan di rapat kabinet. Apakah dalam situasi seperti ini perlu menteri investasi dan menteri ekspor khusus? Wong negara lain juga sama. Menteri khusus investasi dan menteri khusus ekspor. Jadi ada dua menteri,” ujar Presiden disela-sela Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 di Tangerang, Banten, kemarin. Presiden Jokowi ingin segera menerapkan solusi untuk meningkatkan investasi dan ekspor.

Alasannya, masalah ekspor dan investasi tersebut sudah diketahui dan dimengerti jalan keluarnya, namun tidak bisa dituntaskan. “Saya akan lihat alur mana yang enggak benar di titik tertentu,” katanya. Pertumbuhan ekspor nasional dan investasi dalam setahun terakhir memang kurang menggembirakan.

Baca Juga: Presiden Ingin Bentuk 2 Kementerian Khusus demi Tingkatkan Investasi dan Ekspor

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, realisasi investasi pada 2018 hanya mencapai Rp721,3 triliun, turun dibanding tahun sebelumnya, Rp692,8 triliun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada tahun lalu ekspor mengalami perlambatan karena hanya tumbuh6,74% dibanding tahun sebelumnya 16,28%.

Dengan fakta tersebut wajar apabila Presiden menginginkan adanya kementerian khusus untuk menggenjot investasi dan ekspor. Jokowi bahkan menegaskan perbaikan kedua sektor itu perlu segera dilakukan. “Saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi itu ada dua, yaitu investasi dan ekspor. Kita sudah terlalu lama sekali ekspornya bahan mentah. Sudah puluhan tahun enggak berani masuk kehilirisasi industri. Para gubernur, bupati, wali kota harus dorong itu. Kuncinya di situ,” ucapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berharap investasi bisa tetap tumbuh tinggi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Hal ini seiring dengan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kemudahan berusaha. “Pemerintah juga akan tetap meningkatkan berbagai upaya investasi yang melibatkan swasta, menjaga capital spending maupun belanja barang, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tutur Sri Mulyani.

Menurut Sri, Indonesia masih memiliki daya tarik untuk berinvestasi jika melihat dari sisi populasi penduduk dan ekonomi yang cukup kuat. Selain itu, infrastruktur yang sudah mulai terbangun di luar Pulau Jawa menjadikan daya tarik untuk investasi jauh lebih besar.

“Kalau pemerintah tetap konsisten menjaga kebijakannya, makro stabil, inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan banyaknya populasi muda, maka itu semua merupakan daya tarik yang luar biasa,” ungkapnya.

Sri berharap tingginya investasi di dalam negeri akan bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi tahun ini mencapai 5,4%. Selama kuartal I/2019 perekonomian Indonesia masih berjalan positif. Meski adanya proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang melambat, dia yakin hal itu tidak akan berdampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.