Kadin Minta Unit Khusus Proyek KPBU di Kemenhub

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta adanya unit khusus di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mengurus masalah kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Wakil Ketua Umum Kadin B dang Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan hal itu seusai menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama pejabat di lingkungan Kemenhub. Menurut dia, banyak proyek infrastruktur transportasi yang terkendala dari sisi pendanaan.

Namun di sisi lain, ketika pemerintah membangun banyak pelabuhan dan banyak bandara, pengelolaan dan pengoperasiannya masih tetap dilakukan pemerintah. “Saya kira kalangan swasta berharap perlunya unit khusus atau badan yang mengelola proyek-proyek KPBU yang ada di Kementerian Perhubungan.

Baca Juga: Kadin: Pengembangan Blockchain di RI Baru Sebatas Uang Digital

Swasta pasti banyak yang minat, persoalan pendanaan di awal saja yang jadi hambatan. Contohnya bandara maupun pelabuhan yang dikelola Kemenhub,” ungkap dia di Jakarta, kemarin. Selain bandara dan pelabuhan, sektor perkeretaapian juga diminati swasta khususnya untuk usaha pertambangan di Pulau Sumatera.

Selama ini banyak hasil tambang di Pulau Sumatera yang menunggu batu bara bisa diangkut dengan kereta api. “Di pertambangan, swasta banyak yang ingin masuk. Tapi, regulasinya masih berbelit,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan, Kementerian Perhubungan membuka diri masuknya swasta dalam hal kerja sama melalui KPBU. Menurutnya, jika ada aturan berbelit pada proses pengurusan perizinan di sebabkan pengurusan birokrasi memerlukan proses panjang.

“Ya, memang aturannya ada prosesnya, dan itu tidak singkat. Harus ada uji kelaikan, amdal, dan sebagainya. Namun begitu, jika dirasa berbelit, ini tentu menjadi masukan bagi kami,” ungkapnya. Djoko menambahkan, pihaknya juga akan mendalami usulan Kadin untuk membentuk badan khusus yang mengurusi proyek-proyek KPBU di sektor perhubungan.

“Semua ada kemungkinannya, tapi hal itu menjadi catatan bagi kami dan akan didalami terlebih dahulu,” tuturnya. Berdasarkan catatan Kadin, terdapat sejumlah proyek KPBU masih mengalami kendala dalam proses pelaksanaan skema KPBU Kemenhub diantaranya Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad di Tangerang yang mencapai tahap lelang serta Final Business Case dan TOD Jatijajar di Depok tengah dalam proses Outline Business Case mengalami kendala proses pelaksanaannya.

Kedua proyek KPBU tersebut adalah proyek dilaksanakan dengan skema solicited karena semua modal usaha dibebankan oleh pihak badan usaha. Ada pun beberapa skema KPBU yang tengah dilaksanakan saat ini oleh pemerintah pada badan usaha terdiri dari skema penjaminan dari pemerintah (government guarantee ), seperti pada proyek pembangkit listrik tenaga batu bara di Jawa Tengah serta skema tarif dan viability gap fund (VGF) seperti pada proyek fasilitas pengolahan air minum Umbulan di Jawa Timur.

(Ichsan Amin)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)