Evaluasi Anggaran 2019, Komisi V Panggil Menteri PUPR dan Mendes

JAKARTA - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar rapat kerja (Raker) dengan pihak pemerintah. Kali ini, Komisi V DPR-RI mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Pimpinan rapat kerja Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan, rapat kerja kali ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran di 2018. Tak hanya itu, evaluasi juga dilakukan dari Januari hingga Maret 2019 ini.

"Agenda raker hari ini adalah untuk evaluasi pelaksanaan APBN 2018 PUPR dan Desa sampai akhir Maret 2019," ujarnya membuka rapat koordinasi di Ruang Rapat Komisi V DPR-RI, Jakarta, Senin (25/3/2019).

 Baca Juga: PUPR Diusulkan Ganti Nama Jadi Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan

Menurut Fary, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan hingga Maret 2019 ini. Khusus Kementerian PUPR pihaknya ingin mengetahui bagiamana pembangunan infrastruktur, hingga bantuan rumah yang memang masuk dalam APBN 2019.

"Kami ingin tahu sejauh mana program di Kementerian PUPR dan Kementerian Desa pada tahun anggaran 2018 dan program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran ada bantuan perumahan yang udah kita bahas saat pembahasan APBN tahun anggaran 2019," katanya.