314 Instansi Selesai Proses Validasi Seleksi Pegawai Kontrak Pemerintah

Menanggapi hasil seleksi PPPK, anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo menduga keterlambatan pengumuman ini tidak lain disebabkan keterbatasan anggaran daerah. Karena ketentuan dalam rekrutmen PPPK ini membebankan sepenuhnya pada APBD di kabupaten/kota masing-masing.

“Sehingga ketika saya menanyakan kepada Kepala BKN, dijelaskan bahwa memang ada beberapa wilayah yang belum memberikan konfirmasi. Waktu itu di sampaikan, yakni wilayah Indonesia bagian timur,” kata Firman saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta tadi malam.

Politikus Partai Golkar itu mengakui, selama ini masalah dalam rekrutmen PPPK ini adalah ketersediaan anggaran daerah. Karena APBD pun sudah selesai pembahasannya sehingga anggaran yang ada sudah dialokasikan pada kebutuhan tiap daerah.

“Mungkin anggaran tidak cukup. Ketika itu disampaikan daerah yang APBD nya tidak cukup menyampaikan kepada Kementerian Keuangan dan diberikan dasar-dasar alasannya,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, karena sebagian besar masyarakat cemas karena di daerahnya belum juga diumumkan hasil seleksinya, sebaiknya pemda terkait segera memberikan kepastian, khususnya terkait dengan kesiapan anggarannya. Firman menambahkan, perencanaan rekrutmen ASN seperti ini harus direncanakan secara matang.

“Oleh karena itu ke depan nanti sistemnya akan dikembalikan pada pola lama. Tidak ada lagi yang namanya rekrutmen seperti ini. Jadi ada yang kosong baru diisi,” katanya.

(Feby Novalius)