Efisiensi, Menhub Percepat Pembentukan BLU Kelautan

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mendorong terciptanya Badan Layanan Umum (BLU) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Laut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, lahirnya BLU diharapkan bisa memberikan efisiensi di sektor pelayaran.

“Saat ini eranya efisiensi, apalagi di sektor pelabuhan dan pelayaran. Dengan BLU kita berharap banyak adanya efisiensi yang besar di sektor perhubungan laut,” ujar Menhub Budi Karya seusai membuka rapat kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta kemarin.

 Baca Juga: Menhub Sebut Tol Laut Bisa Jadi Komersial

Menhub Budi menambahkan bahwa BLU di lingkup Direktorat Laut terus didorong mengingat direktorat ini mampu berperan dalam menu runkan dwelling time (waktu tunggu kapal).

“Begitu juga dengan logistic performance index yang telah mengalami peningkatan pe ring kat yang cukup signifi kan dari peringkat ke-63 pada 2016 menjadi peringkat ke-46 pada 2018,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R Agus H Purnomo mengatakan, pihaknya akan terus mendorong agar Unit Pe laksana Teknis Ditjen Hubla dapat melepaskan ketergantungan terhadap APBN.

“Salah satunya melalui percepatan pembentukan badan layanan umum sehingga ke depannya dapat meningkatkan daya saing pelayanan dan efisiensi pengelolaan anggaran,” ucapnya.

Dia menambahkan, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) juga akan dibuka selebar-lebarnya dalam rangka efisiensi terhadap penggunaan APBN serta menggairahkan sektor swasta.

“KPBU ini sudah diterapkan pada Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Bau Bau ataupun me lalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) yang telah diterapkan dalam pem bangunan Pelabuhan Probolinggo dan Sintete,” katanya.

 Baca Juga: Menhub: Pembangunan Tidak Cuma di Pulau Jawa tapi Seluruh Indonesia

Dia menambahkan, saat ini Indonesia tengah menyongsong era Industri 4.0 sehingga direktorat yang dipimpinnya juga harus segera merespons dan beradaptasi dengan mengimplementasikan teknologi informasi dalam kegiatan operasional dan pelayanan kepada para stakeholder.

“Jadi semua efisiensi kita manfaatkan melalui instrumen-instrumen yang ada. BLU, KPBU, dan pemanfaatan teknologi digital," ungkapnya.

Sebagai informasi tiga unit pelaksana teknis Direktorat Laut yang didorong menjadi BLU di antaranya Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, Distrik Navigasi, serta Balai Keselamatan Kerja Pelayaran.

“Saya kira ketiga UPT ini sudah bisa mem berikan PNBP bagi negara sehingga kita dorong terus supaya bisa dipertimbangkan sebagai Badan Layanan Umum,” pungkasnya.

Adapun sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi BLU di antaranya memiliki kemampuan untuk mengelola penyediaan barang dan jasa layanan umum, pengelolaan wilayah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mampu mengelola dana khusus dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Ichsan Amin)

(Dani Jumadil Akhir)