Presiden Jokowi Kaji Dana Operasional Kades

JAKARTA – Pemerintah akan mempertimbangkan pengucuran dana operasional bagi kepala desa (kades). Wacana ini muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dan berdialog dengan kepala desa di Jakarta kemarin.

Di hadapan Presiden, para kepala desa menceritakan berbagai kesulitan yang dialaminya. Tidak saja harus menjalani tugas selama 24 jam penuh, tapi juga harus mengeluarkan uang pribadi untuk menghadiri undangan dari masyarakat. “Kami kepala desa bertugas 24 jam. Kambing beranak diurus, ibu melahirkan urus, ibu hamil urus. Apalagi setiap ada undangan di desa, Pak. Nah ini saya yakin ini aspirasi seluruh kepala desa di seluruh Indonesia, saya yakin. Undangan dalam satu minggu dua, amplopnya dua, Pak,” ungkap kades di wilayah Sinjunjung, Sumatera Barat (Sumbar), Zuliatman dalam acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia di Stadion Tenis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Saya Kepikiran Bentuk Bulog Rotan

Menurut dia, berbagai tugas tersebut tidak sebanding dengan penghasilan tetap (siltap) kades. Apalagi dengan besarnya dana desa, kades di anggap memiliki uang yang besar. “Karena orang tahu bahwa dana di desa ini besar sehingga, ‘Pak Kepala Desa hadir, Pak Kepala Desa hadir.’ Apa yang harus kami beri, sementara siltap hanya segitu,” ungkapnya. Presiden Jokowi pun mengaku paham dengan kondisi para kades tersebut. Jokowi mengatakan dapat menang kap apa yang diinginkan para kades. “Saya tahu ke arah mana ini. Saya tahu. Artinya kan ada dana operasional. Benarkan?” katanya. Jokowi mengatakan akan segera memutuskan perihal pengadaan dana operasional tersebut. Dia pun belum dapat memastikan besaran dana itu. “Berapa nantikan tinggal berapanya (dana operasional itu), nanti kita hitung biar jelas,” ungkapnya.