"Jadi ini memerlukan jaminan jangka panjang, jangan sampai nanti sudah diputuskan tapi ke depannya tidak jalan. Ini kelemahan kita. Ini juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan," tegasnya.
Sekedar diketahui, pemerintah memiliki tiga kandidat pemindahan Ibu Kota yakni di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi. Di mana ada dua skema pemindahan yakni pertama dengan anggaran Rp466 triliun untuk kebutuhan lahan mencapai 40 ribu hektare (ha) dan 1,5 juta jiwa terdiri dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di kementerian dan lembaga (k/l), tingkat legislatif dan yudikatif, serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri.
Skema kedua yakni dengan anggaran Rp322 triliun untuk kebutuhan lahan mencapai 30 ribu ha dan ASN yang bekerja di tingkat k/l, tingkat legislatif dan yudikatif, serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri yang bermigrasi sebanyak 870 jiwa.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)