Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018 Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

JAKARTA - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Opini tersebut menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun 2018 dalam laporan keuangan, secara material telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Il Tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Paripurna DPR.

Moermahadi mengatakan, opini WTP diberikan pada LKPP Tahun 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018.

"Atas 87 Laporan Keuangan tersebut, 81 LKKL dan 1 LKBUN yang mendapatkan opini WTP atau mencapai 95% laporan, meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 79 LKKL dan I LKBUN atau 91% laporan," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Baca Juga: BPK Serahkan Laporan IHPS II 2018 ke DPR di Rapat Paripurna

Sedangkan 4 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 yang sebanyak 6 LKKL. Selain itu masih terdapat 1 LKKL yang mendapat opini tidak menyatakan pendapat (TMP), jumlah ini menurun dibanding tahun 2018 yaitu 2 kementerian/lembaga yang belum memperoleh opini WTP tersebut.