170 BBM Satu Harga Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

JAKARTA - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan target 170 penyalur Bahan Bakar Minyak Satu Harga pada akhir 2019.

"Sampai 2019 ini targetnya 170 titik. Sampai hari ini sudah 162 titik yang sudah dioperasikan. Masih ada delapan lokasi lagi. Tapi, Insya Allah berjalan sesuai dengan target," ungkapnya, dikutip dari Antaranews, Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Dari 162 titik yang sudah beroperasi, baru 131 titik yang sudah diresmikan. "Masih ada 31 yang siap diresmikan. Pak Jonan rencananya akan segera meresmikan (BBM Satu Harga) di Pulau Rote, NTT. Saya sendiri nanti akan meresmikan di Papua," jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan 500 Titik BBM Satu Harga hingga 2024

Terobosan kebijakan ini direncanakan akan tetap dilanjutkan hingga tahun 2024. Arahan Menteri ESDM karena dianggap program ini berhasil akan ada penambahan sebanyak 330 titik dalam lima tahun ke depan. Total, akan ada 500 lembaga penyalur hingga akhir tahun 2024.

"Nambahnya untuk 5 tahun ke depan itu, 330 lokasi. Dua kali lipat dari yang ada saat ini," sambung Fanshurullah.

Pemerintah sendiri sudah memetakan ada 1.502 lokasi di seluruh pelosok Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur. "Tidak menutup kemungkinan semua lokasi akan kita penuhi," kata Ifan.

Penyeragaman harga jual resmi BBM di seluruh pelosok Indonesia diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat sehingga mampu meningkatkan kesejahateraan masyarakat.

"Adanya program ini dengan harapan terjadi kesejahteraan masyarakat dan bisa menggerakkan pertumbuhan baru di wilayah 3T," tegasnya.

Baca Juga: Program BBM Satu Harga Dilanjutkan hingga 2024

Kendati demikian, dia mengakui masih ada beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan dalam menyukseskan BBM Satu Harga. Tantangan utama adalah mengenai kesiapan infrastruktur.

"Yang menjadi tantangan adalah infrastruktur menuju lokasi BBM Satu Harga. Mobil atau kapal yang menuju lokasi ke wilayah 3 T. Ini kadang-kadang akses jalannya tidak ada. Ini yang mesti kita sinergikan ke Kementerian PUPR. Supaya mungkin dibangun jalan," katanya.