JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah masih menunggu keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proyek Rencana Pengembangan atau Plan of Development (POD) Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku demi mencegah terjadinya korupsi.
Semula pemerintah dijadwalkan meneken PoD Blok Masela pada Juni 2019. Namun demikian, Luhut meminta pengawasan yang dilakukan KPK tidak memperlambat pengembangan Blok Masela. Penandatanganan revisi POD Lapangan Abadi masih menunggu keterlibatan KPK.
"Mereka tidak boleh lama-lama. Jangan juga pencegahan itu malah nanti jadi memperlambat," kata Luhut, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Baca Juga: SKK Migas dan Inpex Teken Head of Agreement Blok Masela
Luhut mengatakan, pemerintah dan kontraktor Blok Masela, Inpex Corporation dan Shell Indonesia, telah menyepakati besaran nilai investasi dan kondisi finansial untuk proyek tersebut.
Dengan begitu, penandatanganan persetujuan rencana pengembangan Blok Masela bisa dilaksanakan pada pekan ini.
"Masih menunggu itu saja yang terakhir, soal KPK, itu menunggu proses. Saya pikir bisa sebenarnya minggu ini, yang lain kendalanya sudah tidak ada," kata Luhut.