MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Direktur Utama Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin siap mendukung program pemerintah dalam hal hilirisasai produk mineral dan batu bara. Asalkan, tarif listrik untuk pabrik smelter murah.
Menurutnya, untuk mendukung kegiatan hilirisasi yang efisien dibutuhkan tarif listrik yang murah. Apalagi, untuk melakukan kegiatan hilirisasi pertambangan mineral, fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) membutuhkan pasokan listrik yang besar.
Baca juga: Tarif Listrik Tahun Depan Akan Fluktuatif
Sebagai gambaran, untuk aluminium saja membutuhkan listrik sekitar 14.000 kilowatt per hour (kWh) per ton. Sementara itu untuk smelter tembaga membutuhkan listrik kurang lebih 10.000 kWh per ton.
Untuk smelter nikel memang realtif lebih kecil dibandingkan aluminium ataupun tembaga. Perkiraanya kebutuhan listrik untuk pengolahan nikel yakni 4.000 hingga 5.000 kWh per ton.
Baca juga: PLN Berharap Trans Papua Dilanjutkan untuk Kelancaran Kelistrikan
Menurut Budi, karena kapasitas listrik yang dibutuhkan smelter sangat besar, maka perlu tarif listrik yang murah agar biaya operasional kegiatan hilirisasi mineral menjadi lebih efisien. Sehingga harga mineral yang telah dimurnikan dari smelter dalam negeri bisa bersaing dengan produk smelter di pasar global.
"Kalau energi strategisnya mahal atau tidak murah, kita tidak bisa kompetisi di dunia. Ini sudah terjadi di berbagai dunia itu tutup pabriknya (smelternya)," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Menurut Budi, demi mendapatkan listrik yang murah menginginkan smelter mendapat pasokan listrik khusus dari pembangkit listrik yang Biaya Pokok Produksinya (BPP) rendah. Pemerintah juga bisa mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
“Indonesia punya potensi air, PLTA pembangkit listrik yang paling murah. Kami butuh dari dukungan pemerintah, potensi PLTA bisa dialokasikan untuk industri hilir minerba jadi global positioning jadi lebih murah," jelasnya.
(Fakhri Rezy)