DPR Pertanyakan Nasib Krakatau Steel

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mempertanyakan nasib Krakatau Steel yang dinyatakan hampir bangkrut. Terancam bangkrutnya Krakatau Steel ini juga berdampak kepada tenaga kerja yang juga terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo mengatakan, seharusnya kinerja BUMN meningkat. Sebab, pemerintah tengah serius melakukan pembangunan infrastruktur yang masif.

 Baca juga: Bisnis Krakatau Steel Tak Sekuat Baja, Restrukturisasi Jadi Pilihan

“Ternyata PHK dari pada industri yang mendukung infrastruktur justru terjadi. Misalnya Krakatau Steel,” ujarnya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

 

Menurut Bambang, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah menelan dana lebih dari Rp400 triliun. Angka ini lebih tinggi dari pemerintahan sebelumnya yang hanya Rp120 triliun.

 Baca juga: Adanya Restrukturisasi di Krakatau Steel, Ini Permintaan Buruh Cilegon

Hanya saja menurutnya, pembangunan yang menelan biaya besar ini dinilai kurang maksimal. Karena tidak semuanya infrastruktur ini dapat dirasakan.

Salah satu contoh belum berasanya pembangunan infrastruktur adalah banyak sekali kontraktor dalam negeri yang tidak mendapat proyek. Padahal seharusnya, proyek-proyek yang dikerjakan ini menjadi peluang bagi kontraktor dalam negeri.

“Kontraktor kita mati 45.000 perusahaan,” ucapnya.

Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga sama sekali tidak berasa di level bawah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang justru mati meskipun pembangunan infrastruktur dibangun begitu masif.

“Saya lihat seharusnya infrastruktur ini bisa menjadi jaminan untuk kebutuhan dasar masyarakat, misal air minum, PDAM di Denpasar hanya 30%, Medan 32%, Dumai lebih prihatin hanya 1% penduduk yang dapat PDAM. Semarang, Jakarta 60%, tapi itu tidak ada perubahan sama sekali,” jelasnya.

(Fakhri Rezy)