Dinilai Tak Efektif, Ekonom Usul 4 Menko Digabung di Kabinet Kerja Jilid II

JAKARTA - Ekonom memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadikan satu Menteri Koordinator (Menko) dalam kabinet Jokowi-Ma’aruf Amin. Pasalnya, adanya empat Menko di tubuh kabinet kerja yang ada saat ini dinilai tidak efektif untuk membuat suatu kebijakan.

Asa tahu saja saat ini di Kabinet Kerja Jokowi-JK ada empat Menteri Koordinator. Pertama adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Politik, Hukum dan HAM Wiranto dan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

 Baca Juga: 4 Menko Ajukan Anggaran Rp1,2 Triliun pada 2020

Ekonom Senior Institut of Development for Economics (Indef) Aviliani mengatakan, terlalu banyaknya Menko di tubuh kabinet ini membuat ada tarik-tarikan dalam hal tugasnya. Oleh karenanya, dirinya mengusulkan agar hanya ada satu Menko saja ditubuh kabinet baru Jokowi-Amin nantinya.

“Kalau saya sih Menteri itu menurut saya punya ini masing-masing, kalau saya bukan soal Menterinya tapi soal leadership-nya untuk mempin menteri menterinini kalau saya lihat sekarang kan satu Menteri Koordinator enggak usah banyak banyak itu satu aja sekarang kan antar menko jadi tarik-tarikan,” ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

 Baca Juga: Maskapai Ngadu ke Ombudsman soal Tiket Pesawat Turun, Ini Reaksi Luhut

Menurut Aviliani, keberadaan Menko sebenarnya hanya cukup satu saja. Karena tugas utama Menko adalah dari para Menteri ke Presiden.

Selain itu, tugas Menko adalah mengkoordinasikan kebijakan dari masing-masing Kementerian. Jika terlalu banyak, akan ada tumpang tindih dalam hal pembuatan kebijakan.

“Menurut saya terlalu banyak menko jadi tarik-tarikan. Menko itu enggak perlu banyak banyak satu aja itu sudah membawahi kementerian. Jadi enggak bisa juga kementerian dibagi-bagi berdasarkan koordinator karena semua itu punya hubungan loh satu dengan yang lain loh,” katanya.

Dia pun menilai, jika terlalu banyak menko berpotensi gaduh dalam membuat kebijakan karena timpang tindih. “Menurut saya kalau terlalu banyak seperti sekarang sih enggak efektif menurut saya satu cukup yang penting hanya mengkoordinasikan sejauh kemenerian itu bisa dikoordinasikan satu dengan yang lain itu bagus kalau kebanyakan koordinator antar menko ribut gimana,” imbuhnya

Selain penggabungan Menko, Aviliani juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki sistem kelembagaannya. Maksudnya adalah dalam hal membuat kebijakan tidak perlu semuanya langsung lari ke Presiden melainkan harus lewat Menko terlebih dahulu.

“Kedua mungkin kelembagaan-kelembagaan ini memang perlu dikurangi jadi birokrasinya enggak terlalu banyak. Jadi saya lhiat pak Jokowi itu udah bener saya enggak lihat Menterinya tapi lebih ke leadership pak Jokowi. Di mana setiap Menteri jangan boleh langsung ke Pak Jokowi tapi harus langsung lewat koordinator,” kata Aviliani.

Saat ini lanjut Aviliani, banyak sekali Menteri yang justru langsung melapor ke Presiden Joko Widodo ketika menyusun kebijakan. Padahal di sana mereka memiliki Menko yang seharusnya bertugas sebagai penghubung aspirasi Kementerian menuju Presiden.

“Jadi kalau ini kan masing-masing akhirnya kebijakannya enggak terkoordinasi karena masing-maisng udah bilang ke pak Jokowi, kok yang satunya juga bilang begtu. Jadi menurut saya yang perlu diperbaiki itu. Pengambilan keputusan karena kalau dulu masing masing kementerian bilang 'loh ini porsi saya, ini porsi kamu' yang jadi korban perusahaan,” katanya.

(Dani Jumadil Akhir)