Dia pun menilai, jika terlalu banyak menko berpotensi gaduh dalam membuat kebijakan karena timpang tindih. “Menurut saya kalau terlalu banyak seperti sekarang sih enggak efektif menurut saya satu cukup yang penting hanya mengkoordinasikan sejauh kemenerian itu bisa dikoordinasikan satu dengan yang lain itu bagus kalau kebanyakan koordinator antar menko ribut gimana,” imbuhnya
Selain penggabungan Menko, Aviliani juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki sistem kelembagaannya. Maksudnya adalah dalam hal membuat kebijakan tidak perlu semuanya langsung lari ke Presiden melainkan harus lewat Menko terlebih dahulu.
“Kedua mungkin kelembagaan-kelembagaan ini memang perlu dikurangi jadi birokrasinya enggak terlalu banyak. Jadi saya lhiat pak Jokowi itu udah bener saya enggak lihat Menterinya tapi lebih ke leadership pak Jokowi. Di mana setiap Menteri jangan boleh langsung ke Pak Jokowi tapi harus langsung lewat koordinator,” kata Aviliani.
Saat ini lanjut Aviliani, banyak sekali Menteri yang justru langsung melapor ke Presiden Joko Widodo ketika menyusun kebijakan. Padahal di sana mereka memiliki Menko yang seharusnya bertugas sebagai penghubung aspirasi Kementerian menuju Presiden.
“Jadi kalau ini kan masing-masing akhirnya kebijakannya enggak terkoordinasi karena masing-maisng udah bilang ke pak Jokowi, kok yang satunya juga bilang begtu. Jadi menurut saya yang perlu diperbaiki itu. Pengambilan keputusan karena kalau dulu masing masing kementerian bilang 'loh ini porsi saya, ini porsi kamu' yang jadi korban perusahaan,” katanya.
(Dani Jumadil Akhir)