MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memiliki jawaban-jawaban 'nyeleneh' terkait perkembangan pembangunan ibu kota baru. Hal itu diungkapkannya saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI.
Dalam rapat tersebut, Anggota Banggar Fraksi Golkar Noor Ahmad melontarkan pertanyaan mengenai anggaran untuk kebutuhan pembangunan ibu kota baru dari sisi Kemenko Kemaritiman. Lantaran, dalam alokasi anggaran yang diajukan sebesar Rp350,79 miliar untuk tahun 2020, tak ada yang mencakup proyek ibu kota baru yang akan dipindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Baca juga: 5 Fakta di Balik Penjualan Tanah di Ibu Kota Baru, Nomor 2 Tak untuk Pengembang
Menanggapi hal tersebut Menko Luhut menyatakan, persiapan pembangunan ibu kota baru memang diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Di mana, saat ini tengah dibuat grand desain ibu kota baru.
"Biar Bappenas buat perencanaan dulu, kita akan siap dengan usulan-usulan kita. Ini kan masih dalam perjalanan waktu," ungkap Luhut di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Baca juga: Ibu Kota Pindah, Harga Tanah di Jakarta Tetap Selangit
Dia menyatakan, Bappenas sudah melakukan studi yang komprehensif terkait ibu kota baru, yang sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi smart city. Seperti dengan penggunaan transportasi yang berbasis electric vehicle.
Meski dinilai pemindahan ibu kota akan memberikan dampak yang baik, Luhut tak menampik akan selalu ada pro dan kontra akan kebijakan tersebut. Dengan nyeleneh dia menyebut pro dan kontra sebagai suatu hal yang terjadi di dunia.
Baca juga: Bagaimana Persiapan Jaringan di Ibu Kota Baru?
"Pasti ada yang pro dan kontra. Kalau enggak mau ada pro dan kontra yah ke surga saja kita. Kalau di dunia pasti ada (pro dan kontra). Tapi yang penting adalah spiritnya untuk Indonesia," ungkap luhut.