Banyak Menteri Ekonomi dari Parpol, Ini Komentar Sri Mulyani

JAKARTA - Susunan Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ternyata banyak diisi oleh tokoh partai politik (parpol). Utamanya di jajaran kabinet menteri bidang ekonomi.

 Baca Juga: Arief Yahya Ingatkan Wishnutama soal Devisa hingga Sabtu-Minggu Tak Pernah di Rumah

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, tak masalah dari latar belakang apa para partner kerjanya berasal, asalkan bisa bekerjasama dengan baik. Lantaran, Jokowi juga sudah memeberikan arahan yang jelas terkait program prioritas yang harus dikerjakan oleh kabinet.

"Memang banyak kabinet yang terdiri dari mantan jenderal, ketua partai, atau politisi, tapi kita tetap bekerjasama dengan baik. Jadi mindset kami adalah untuk kerjasama," jelas Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

 Baca Juga: Tak Lagi Jadi Menteri, Susi Pudjiastuti: Saya Mau Liburan

Menurutnya, dominasi menteri dari parpol juga tidak akan menjadi kendala dalam proses pengambilan keputusan mengenai anggaran-anggaran yang strategis. Mengingat juga, pembahasan anggaran akan dilakukan bersama pihak DPR RI.

"Jadi saya enggak melihat itu sebagai suatu kendala. Kami menganggap ini suatu dinamika baru yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja secara lebih baik," jelasnya.

 

Sekadar diketahui, di jajaran menteri bidanag ekonomi ada delapan yang berasal dari parpol. Terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang juga dari Partai Golkar.

Kemudian juga ada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dari Partai Golkar, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dari Partai Nasdem.

Lalu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari Partai Gerindra, Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang merupakan politisi PKB.

 

(Dani Jumadil Akhir)