JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir menyatakan, akan fokus menyelesaikan 4 persoalan di masa awal jabatannya. Fokus tersebut merupakan Key Performance Indicator (KPI) yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada dia.
Adapun keempat persoalan itu yakni kasus tunggakan klaim pembayaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada nasabah, restrukturisasi utang PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, kerja sama yang tak kunjung terealisasi antara perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco dengan PT Pertamina (Persero), dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca Juga: Erick Thohir hingga Angela Tanoesoedibjo Mulai Geber Proyek Bali Baru
"Fokus 4 ini dulu, tetapi ada 8 KPI tambahan yang pasti kami akan lakukan, jika yang 4 sudah ada progres. Tapi saya belum bisa cerita lebih baik satu-satu," kata Erick ditemui di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Dia menjelaskan, untuk persoalan Jiwasraya pemerintah telah menyiapkan 3 strategi untuk memperbaiki likuiditas perusahaan asuransi jiwa berplat merah tersebut. Salah satunya dengan membentuk anak usaha yakni PT Jiwasraya Putra.
Selain itu, untuk restrukturisasi utang Krakatau Steel pemerintah masih menunggu keputusan dari pihak bank sebagai kreditur perusahaan baja itu. Erick juga akan mengejar kesepakatan antara Saudi Aramco dan Pertamina terkait pengembangan kilang minyak di Cilacap.
"Sedangkan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang kami kejar itu ada perpindahan pipa dan sutet. Itu yang mau kami dorong," ungkapnya.
Sementara itu, dalam melaksanakan tugas sebagai Menteri BUMN, Erick akan berbagi tugas dengan kedua Wakil Menteri BUMN yakni Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin.
Di mana, Budi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Inalum (Persero) kini memegang BUMN sektor minyak dan gas (migas), pertambangan, dan telekomunikasi. Sementara Tiko, sapaan akrab Kartika, memegang BUMN di sektor perbankan, asuransi, infrastruktur, konstruksi, dan perkebunan.
Dia memastikan, akan memegang komitmen untuk mengevaluasi kinerja Kementerian BUMN juga jajaran manajemen di perusahaan pelat merah. Bahkan, pencopotan jabatan menjadi salah satu opsi yang memungkinkan untuk dilakukan Erick, jika memang terbukti adanya kecurangan.
"Kalau saya dan Pak Wamen kan siap dicopot, berarti direksi BUMN juga harus siap dicopot, kalau melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau selama baik, maka kami akan jalani sama-sama," kata dia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)