Erick Thohir Larang BUMN Bagikan Souvenir saat RUPS, Ini Alasannya

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan larangan perusahaan-perusahaan BUMN memberikan souvenir atau sejenisnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Persero dan Rapat Pembahasan Bersama pada Perum. Imbauan ini berlaku untuk perusahaan BUMN terbuka (Tbk) maupun non Tbk.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan larangan pemberian souvenir tersebut apabila barang yang diberikan memiliki nilai tinggi. Sementara bagi barang-barang yang tidak memiliki nilai tinggi diperbolehkan.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Jadi Bos Garuda? Stafsus BUMN: Kita Seleksi

Hanya saja dirinya tidak menyebutkan besaran souvenir yang bernilai tinggi seberapa besar. Namun dirinya mencontohkan jika barang yang tidak memiliki nilai tinggi adalah seperti flashdisk ataupun buku dan pulpen.

"Yang dianggap tidak perlu diberikan. Berarti ada nilainya. Kalau enggak ada nilainya enggak boleh diatur. Kalau sekadar USB, mug (cangkir) enggak perlu diatur," ujarnya saat ditemui di Media Center Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca Juga: Jokowi: Proyek Infrastruktur Jangan Semuanya Diambil BUMN, Kasih Pengusaha Lokal

Menurut Arya, alasan mengapan souvenir ini dilarang menyusul adanya temuan pemberian souvenir yang bernilai yang diberikan oleh perseroan. Meski begitu dirinya tidak menyebutkan barang souvenir yang dimaksud dan pejabat yang menerima souvenir tersebut.

"Temuannya macem-macem tapi bernilai," ucapnya.

Saat ditanya apakah pelarangan ini untuk mencegah praktik pencucian uang pejabat, Arya membantahnya. Karena yang mengadakan acara RUPS adalah perusahaan bukan individu.

"Yang ngadain kan perusahaan dan yang mengadakan perusahaan," kata Arya.

(Dani Jumadil Akhir)