Sedangkan untuk BP2BT, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,4 miliar untuk memfasilitasi 68.000 unit rumah. Angka ini lebih besar dari angka yang ditargetkan pemerintah yang hanya 312 unit rumah.
Menurut Eko, alasan mengapa target ditambah karena sebagaimana yang terjadi pada tahun ini, yang mana target bisa ditingkatkan sesuai dengan kemampuan pasar hingga maksimal kurang lebih sebanyak 50.000 unit. Hal ini dikarenakan BP2BT berasal dari PHLN yang mana kenaikan target output dan anggaran tidak memerlukan persetujuan DPR.
"Itu adalah anggaran yang tercantum di pemerintah adalah 312 unit rumah. Tetapi di ekspan sampai 68.000 unit rumah. Karena sumber dananya bukan rupiah murni," jelasnya.
(Feby Novalius)