JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. UU Ciptaker yang menjadi andalan Presiden Joko Widodo ini harus mengakomodir kepentingan buruh.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, pihaknya akan mengawal proses pembahasan RUU Ciptaker di DPR. Bahkan, pihaknya berencana untuk melakukan dialog dengan untuk memberikan masukan langsung terkait RUU Ciptaker tersebut.
"Kita bertarung gagasan nanti di parlemen. Berjuang sekuat-kuatnya di jalan tapi tetap harus elegan," ujarnya mengutip dari keterangan tertulis, Senin (24/2/2020).
Baca Juga: Pemerintah Beberkan Secara Rinci Tujuan Omnibus Law Cipta Kerja
Menurutnya, pihaknya juga akan tetap lantang membela hak-hak buruh. Memang meskipun pihaknya merupakan salah satu pendukung pemerintah akan tetapi tetap perlu mengawal dan mengkritisi jika dalam UU Omnibus Law Ini merugikan buruh.
"Kami loyalis Presiden Jokowi tapi tidak hilang kiritisnya. Terbukti, walaupun Presiden Komisaris BUMN, saya tetap memimpin buruh untuk turun ke jalan mengkritisi Omnibus Law Cipta Kerja di DPR belum lama ini," ucapnya.
Andi Gani yakin Presiden Jokowi dan Menaker Ida Fauziyah mendengar kegelisahan yang disampaikan buruh dalam Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga: Serap Aspirasi Buruh, Jokowi Bakal Roadshow Omnibus Law Cipta Kerja
"Saya yakin Pak Jokowi mengerti ini. Memahami kalau berbeda pendapat tidak akan membuat kami bermusuhan. Tapi, jangan pernah meninggalkan buruh Indonesia," kata Gani
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah membuka seluas-luasnya ruang diskusi. Selain itu juga diharapkan ada dialog-dialog konstruktif agar ditemukan jalan keluarnya.
"Saya tetap berharap diselesaikan dengan mendialogkan. Kan sekarang sudah ada tim yang bisa menjadi penengah, ada juga tripartit semoga selesai dengan baik," ucapnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)