Jokowi Ingin Angka Penduduk Sangat Miskin Jadi 0 di Tahun 2024, Apa Bisa?

JAKARTA - Kemiskinan menjadi persoalan utama yang terjadi di banyak negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Presiden Joko Widodo pun menggelar rapat terbatas membahas strategi percepatan pengentasan kemiskinan.

Jokowi dalam kesempatannya menyampaikan bahwa dirinya ingin agar angka kemiskinan dapat ditekan lebih rendah lagi, meski saat ini kemiskinan berhasil berada pada single digit.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan pada September 2019 berada di angka 9,22%. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2015 yang berada di angka 11,22%.

Baca juga: Jokowi Targetkan Tidak Ada Lagi Penduduk Sangat Miskin pada 2024

Pada Sabtu (7/3/2020), Okezone merangkum fakta terkait target Jokowi soal target kemiskinan.

1. Angka Kemiskinan 0 Pada 2024

Presiden Joko Widodo menargetkan kemiskinan penduduk sangat miskin di tahun 2024 bisa berada di angka 0. Oleh karenanya, dirinya berharap program yang dijalankan pemerintah bisa tepat sasaran.

"Kita harapkan di 2024 untuk kemiskinan ekstrem kita bisa berada di posisi 0," ucapnya.

2. Fokus Pada Penduduk Sangat Miskin

Pada rapat terbatas yang dipimpinnya, Jokowi menegaskan bahwa fokus pertamanya harus jatuh pada penduduk yang sangat miskin. Sebab jumlah penduduk sangat miskin di Indonesia masih sangat tinggi.

"Karena itu, Ratas kali ini saya menekankan beberapa hal. Pertama untuk bekerja lebih fokus lagi untuk menyasar penduduk yang sangat miskin," jelas Jokowi.

Baca juga: Upaya Menteri Siti Kurangi Kemiskinan dengan TORA, Apa Itu?

3. Pendataan Penduduk Miskin Harus Akurat

Agar nantinya program yang dijalankan dapat tepat sasaran, Jokowi mengatakan pendataan penduduk sangat miskin harus benar-benar akurat. Bahkan dari mulai tempat tinggal hingga pekerjaannya harus benar-benar terdata dengan jelas.

"Oleh sebab itu kita bisa fokus menangani terlebih dahulu menangani yang 9,91 jiwa ini. Karena itu, data tentang siapa dan dimana warga kita ini harus betul betul akurat. Sehingga program bisa di sasarkan tepat kepada kelompok sasaran yang kita inginkan," papar Jokowi.

4. Program Pengentasan Kemiskinan Harus Terkonsolidasi dan Terintegrasi

Presiden Jokowi juga mengungkapkan keinginannya agar strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa terkonsolidasi dan terintegrasi. Selain itu, dirinya juga menginginkan agar program pengentasan kemiskinan ini dapat tepat sasaran.

"Saya minta strategi pengentasan kemiskinan betul betul terkonsolidasi terintegrasi dan tepat sasaran," ujar Jokowi.

5. Intervensi Kementerian dan Lembaga Harus Jelas

Menurut Jokowi, seluruh Kementerian dan Lembaga yang berkepentingan dalam program pengentasan kemiskinan harus memiliki arah yang jelas. Beberapa program pengentas kemiskinan pun telah dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah program kartu sakti.

"Sehingga siapa yang melakukan apa harus jelas intervensi dari Kementerian atau lembaga dari sisi program juga semuanya menyasar baik yang berkaitan dengan JKN dengan KIS dengan PKH dengan BPNT dengan kartu sembako dan bagaimana intervensi dari sisi program untuk income generating Warga miskin baik itu yang namanya kur, mekar , bank wakaf mikro, dana desa, umi saya rasa bisa disasar ke sana," jelas Jokowi.

6. CSR dari BUMN Bisa Jadi Program Pengentas Kemiskinan

Selain itu, Jokowi juga menambahkan bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa diarahkan untuk pengentasan kemiskinan. Dirinya juga berharap para pelaku industri swasta dapat dilibatkan dalam program pengentasan kemiskinan.

"Juga yang berkaitan dengan BUMN dan Swasta, ada BUMN PKBL, ada CSR sektor swasta semuanya harus diarahkan ke arah ini. Kalau ini betul betul bisa kita lakukan dan terkonsolidasi saya yakin angka 0 akan bisa kita lakukan," jelas Jokowi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)