Biaya Logistik RI Mahal, Presiden Akui Birokrasi Masih Ruwet

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut biaya logistik di Indonesia tertinggi dibandingkan lima negara ASEAN yang lain, masih 24% dari PDB atau setara dengan Rp3.560 triliun.

”Padahal biaya logistik, biaya transportasi merupakan complement terbesar dan transportasi yang tidak reliable membuat biaya inventori akan semakin meningkat,” ujarnya pada Rapat Terbatas secara daring dengan topik Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang dilansir dari laman Setkab, Rabu (18/3/2020).

Baca Juga: Presiden: Ekosistem Logistik Nasional Belum Efisien

Kepala Negara mencatat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasinya, over birokrasi, masih banyak pengulangan-pengulangan, repetisi, masih banyak duplikasi, dan masih banyak ego sektoral, Kementerian/Lembaga berjalan sendiri-sendiri, belum ada platform logistik dari hulu sampai hilir.

”Jadi platform logistik dari hulu sampai hilir ini harus betul-betul kita bangun dengan sistem yang terintegrasi, dengan penerapan teknologi yang baik dan saya melihat tata ruang logistik juga jadi tidak efisien. Tata ruang logistik yang juga tidak efisien,” imbuh Presiden. Penempatan terminal, pelabuhan, depo kontainer yang tidak tepat, yang justru memperbesar inefisiensi dalam perdagangan/pergerakan karena itu sekali lagi ekosistem logistik nasional harus diperbaiki, harus ditata, harus dimulai untuk membangun sistem logistik yang terpadu dari hulu sampai hilir.

Baca Juga: Siap-Siap! Truk Kelebihan Muatan Bakal Dipotong

”Kedatangan kapal sampai masuk ke gudang, baik untuk ekspor maupun impor,” katanya.

Hal ini, menurut Presiden, sudah berulang kali disampaikan untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit, hapus repetisi duplikasi, sederhanakan proses dan melakukan standarisasi layanan dan standar-standar teknis yang lainnya.

”Ini memang pekerjaan lapangan yang tidak mudah tetapi sekali lagi kita harus segera berani merancang sebuah platform logistik yang terintegrasi, mulai dari single submission, single billing, single payment channel, single risk management, single monitoring sampai sebuah pengambilan keputusan yang otomatis dan saya tekankan kolaborasi sistem menjadi platform logistik tunggal, sistem interface yang saling terhubung tanpa harus menghilangkan sistem-sistem yang sudah ada,” pungkas Presiden di akhir pengantar.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)