Usulan Cetak Uang Ditolak BI, Simak Lika-likunya

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dinilai perlu mencetak uang untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi virus corona. Meski dinilai bertentangan, kebijakan pencetakan uang dianggap sebagai satu satunya alternatif untuk mencapai likuiditas yang dibutuhkan negara saat ini.

Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengusulkan supaya Bank Indonesia (BI) mencetak uang sebanyak Rp4.000 triliun. Menurut Gita, uang tersebut tidak hanya digunakan untuk memberi stimulus pada mereka yang kehilangan pendapatan, tapi juga untuk restrukturisasi penyelamatan sector riil dan UMKM.

"Kebijakan pencetakan uang tersebut tidak akan menimbulkan inflasi karena uang yang disalurkan ke masyarakat. Hanya untuk menjamin kebutuhan dasar, bukan untuk meningkatkan gaya hidup," ujarnya.

Selain Gita, Badan Anggaran DPR juga menyarankan sudah saatnya mencetak uang Rp600 triliun.

BI Tolak Usulan Cetak Uang

 Bank Indonesia pun merespons usulan mantan Mendag periode 2011-2014. BI menolak mentah-mentah usulan mencetak uang untuk mengatasi pandemi virus corona atau Covid-19.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, masyarakat harus diberikan pandangan, wawasan yang baik dan bukan praktek yang tidak lazim.

"Enggak akan dilakukan di BI. Kita kan tahu ada uang kartal dan giral. Kartal kertas dan logam. Uang giral itu uang yang kita simpan di bank. Ada rekening giro dan lain-lain," paparnya.

Menurut Perry, mekanisme pergerakan uang kertas dan logam sesuai Undang-Undang yang dikoordinasikan dengan BI dan Kementerian Keuangan.

"Itu check and balance. Jumlahnya sesuai kebutuhan masyarakat. Itu bisa diukur berapa pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Keseluruhan proses ini selalu menggunakan kaidah tata kelola yang baik dan selalu diaudit BPK. Proses pengedaran uang sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Senada dengan Gubernur BI, Ekonom Indef Bhima Yudhistira, usulan Gita Wirjawan ini perlu dikaji secara hati-hati. Pasalnya, Bank Indonesia (BI), tidak segampang itu cetak uang. Harus ada itu riset akademisnya apalagi nilai cetak uang yang diusulkan tidak kecil.

"BI kan bukan bank sentral AS yang cetak dolar. Apabila rupiah di cetak, siapa yang mau pakai? Beda dengan dolar dipakai 85% transaksi ekspor impor dunia," ujar dia.

Apa Sih Konsekuensi Bila BI Cetak Uang?

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengungkapkan, konsekuensi dampak ke inflasi juga perlu diperhitungkan. Indonesia saat ini sudah dihadapi dengan prediksi krisis pangan, jangan lagi ditambah dengan potensi inflasi tinggi.

"Kita sudah menghadapi krisis pangan, ditambah lagi ada upaya penambahan supply uang tapi tidak berdasarkan pada permintaan ini bisa menyebabkan hyper inflasi atau inflasi yang sangat tinggi. Ujungnya bisa memukul daya beli masyarakat," ungkap dia.

Maka itu, tutur dia harus ada kajian terkait dampak ke inflasi, dampak stabilitas rupiah, kemudian juga ke sektor riil.

"Dan pertumbuhan ekonomi sampai ke serapan tenaga kerja," tandas dia.

Sola Cetak Uang, Ini Kata Bos OJK

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan pada dasarnya pencetakan uang merupakan kewenangan Bank Indonesia selaku bank sentral. Kendati demikian, mengomentari mengenai usulan mencetak uang, menurut Wimboh pada saat mencetak uang perlu memikirkan risiko inflasi.

"Jangan memikirkan duit terlalu jauh, berarti itukan (berkaitan dengan) inflasi. Padahal itu kita belum apa-apa," ujarnya.

Menurutnya, mengeluarkan uang kartal adalah dengan menerbitkan surat utang pemerintah itu mekanisme mencetak uang di pasar perdana. "Jangan dihubungkan dengan fiskal, itu APBN yang sudah diperlonggar defisit. Kalau sampai cetak berapa ribu triliun, itukan suatu andai-andai. Padahal itu kita belum apa-apa," ujarnya.

Saat ini, dia menegaskan, likuiditas perbankan dalam kondisi yang baik. Bahkan likuitias interbank call money dalam kondisi baik.

"Jadi masih aman hanya saja kita siap-siap kalau enggak diperlukan ya alhamdulilalh. Jadi jangan terlalu terpancing hal-hal yang mudah-mudahan enggaklah," ujarnya.

(Feby Novalius)