Erick Thohir Beberkan Alasan Perwira Tinggi Polisi Banyak Diangkat Jadi Komisaris BUMN

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan sedang gencar dalam melakukan perombakan jajaran Direksi dan Komisaris. Khusus untuk jajaran Komisaris belakangan banyak masuk nama-nama perwira tinggi polisi dan pejabat Badan Intelejen Negara (BIN).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, dalam pemilihan Komisaris ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan ini menyesuaikan dengan permasalahan dan tantangan perusahaan.

 Baca juga: Rombak Abis Direksi BUMN Karya, Erick Thohir Konsultasi ke Menteri PUPR

Misalnya saja perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan. Dibutuhkan aparat yang bisa membantu dalam menyelesaikan konflik lahan dan perizinan.

"Ya namanya pemilihan itu pasti ada alasannya. Kita tahu di pertambangan kadang-kadang ada konflik baik namanya tanah baik yang namanya perizinan yang tumpang tindih," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

 Baca juga: Erick Thohir Tak Mau Bos BUMN Diganti Tiap Tahun

Contoh lainnya adalah untuk perusahaan yang bergerak di sektor asuransi. Belakangan marak mengenai isu penipuan oleh karena itu, dirinya menempatkan penegak hukum dan para ahli keuangan.

"Sama juga kalau kita ngomong di asuransi sekarang banyak sekali isu-isu penipuan yang pertanggungjawabannya kadang-kadang sampai hari ini tidak dapat kepastian. Karena itu saya memasukkan di asuransi-asuransi juga figur-figur yang dekat dengan penegakan hukum dan ahli keuangan ini cuma balance aja," jelasnya.

Menurut Erick Thohir, dalam memilih Komisaris sudah harus dilakukan dengan seimbang. Sehingga permasalahan yang kerap dihadapi perusahaan BUMN bisa teratasi.

 Baca juga: Dari 142, Erick Thohir Pangkas BUMN di RI Jadi 80 Perusahaan

"Ada juga isu sosial yang masyarakat ya kita harus mem-balance di masing-masing perusahaan-perusahaan itu yang ada ahlinya untuk di industrinya, ada ahlinya untuk keuangannya, tapi harus ada ahlinya untuk sosial isunya. Ini yang kita coba balance," jelasnya.

Lagipula tidak semua Komisaris diisi oleh aparat kepolisian. Sebab ada beberapa contoh perusahaan BUMN yang mengangkat orang profesional seperti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pertamina dan Agus Martowardjojo hingga Chatib Basri.

"Ada juga isu sosial yang masyarakat ya kita harus mem-balance di masing-masing perusahaan-perusahaan itu yang ada ahlinya untuk di industrinya, ada ahlinya untuk keuangannya, tapi harus ada ahlinya untuk sosial isunya. Ini yang kita coba balance," kata Erick.

(Fakhri Rezy)