Pertamina Bakal Kurangi Produk BBM, Premium dan Pertalite Dihapus?

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyebut akan mengurangi produk Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini untuk merespons aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu mengenai pembatasan research octane number (RON) atau oktan BBM yang dipakai.

Selain itu, wacana ini juga dalam rangka untuk merespons arahan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam konferensi pers pekan lalu, Erick menilai produk BBM yang dijual ke masyarakat terlalu banyak.

 Baca juga: 75.000 Desa Bakal Dibangun Lembaga Penyalur BBM

"Jadi ada regulasi KLHK yang menetapkan bahwa untuk menjaga polusi udara ada batasan di RON berapa, di kadar emisi berapa. Jadi nanti yang kita prioritaskan produk yang ramah lingkungan," ujarnya dalam diskusi virtual, beberapa waktu lalu.

Menurut Nicke, saat ini perusahaan tengah berkoordinasi dengan pemerintah terkait produk BBM mana saja yang mau dihapus. Meskipun dirinya tidak menyebutkan produk BBM apa yang akan dihapus.

 Baca juga: Mau ke SPBU? Begini Protokol yang Ditetapkan Pertamina

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 Tahun 2017, Indonesia sudah harus mengadopsi kendaraan dengan BBM berstandar Euro 4 sejak 10 Maret 2017. BBM yang memenuhi standar Euro 4 yakni bensin dengan RON di atas 91 dan kadar sulfur maksimal 50 ppm.

Sedangkan untuk produk diesel, minimal Cetane Number (CN) 51 dan kadar sulfur maksimal 50 ppm. Dalam produk Pertamina, BBM yang berada di bawah RON 91 ada Pertalite dengan RON 90, Premium RON 88, dan Solar yang memiliki Cetane Number (CN) 48.

 Baca juga: Protokol New Normal di SPBU, Isi Bensin Tak Usah Keluar Mobil

Jika berpatokan pada aturan tersebut, maka Premium, Pertalite, dan Solar tak sesuai standar karena masih di bawah Euro 4.

Selain itu, dengan mengurangi produk BBM, perusahaan juga bisa memudahkan distribusi ke berbagai daerah. Biaya penyaluran bisa berkurang, jadi harga BBM pun bisa lebih murah.

"Jadi itu arahnya dan sedang kita koordinasikan dengan pemerintah," kata Nicke.

(Fakhri Rezy)