JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fokus pada proses percepatan pemulihan ekonomi. Di mana secara bertahap, pemerintah membuka kembali aktivitas ekonomi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya bersama dengan pemerintah, Bank Indonesia dan LPS serta dunia usaha termasuk industri jasa keuangan, bersama-sama bergerak untuk memberikan dorongan perekonomian. Salah satunya dengan meningkatkan konsumsi pada masyarakat.
Baca Juga: Ternyata, Korporasi Butuh Modal Kerja Rp131 Triliun hingga 2021
"Domestic demand sangat penting dan pemerintah berkomitmen untuk mendorong itu. Kita harapkan di perbankan bisa lebih pro aktif untuk meningkatkan kredit," ujar Wimboh, Jakarta, Selasa (4/8/2020).
Untuk itu, Wimboh mengatakan, perbankan harus lebih proaktif meningkatkan kredit. Tambah lagi beberapa bank milik negara dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah menerima dana pemerintah. Adapun besaranyya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencapai Rp30 triliun, dan pada BPR senilai Rp11,5 triliun.
"Penempatan dana pemerintah di perbankan dan juga penjaminan kredit UMKM maupun korporasi yang merupakan amunisi agar memberikan dorongan bagi sektor riil untuk tumbuh kembali," ujarnya.
Baca Juga: Oh Tidak! Defisit APBN 2021 Bisa Tekor di Atas 4% jika Covid-19 Tak Berakhir
Dirinya melanjutkan, penempatan dana disertai dengan target leverage sebesar tiga kali lipat untuk anggota Himbara, dan dua kali lipat untuk BPR.
Realisasi dana pemerintah di Himbara hingga 27 Juli 2020 sebesar Rp49,7 triliun, atau 165,5% terhadap alokasi dana.