Anggaran PEN Rp356 Triliun di 2021, Pengusaha: Pemulihan Butuh Waktu Lama

JAKARTA - Pemerintah menerapkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun. Stimulus itu diharapkan bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi agar tak kembali minus.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyambut baik niat baik pemerintah tersebut. Diharapkan penyaluran bantuan itu benar-benar menyasar kepada sektor-sektor usaha yang masih belum dapat berjalan normal di sepanjang 2021.

"Karena pemulihan confidence konsumennya yang membutuhkan waktu lebih lama, misalnya di sektor pariwisata, perjalanan, hiburan, industri padat karya, dan UMKM," kata Shinta saat dihubungi Okezone, Jumat (14/8/2020).

Baca Juga: Jokowi Sediakan Anggaran PEN Rp356,5 Triliun di 2021, Ini Rinciannya 

Dia menambahkan, pemerintah juga harus fokus terhadap penanganan pandemi virus corona atau Covid-19. Sehingga, iklim dunia usaha dapat kembali mendapat kepercayaan dari para konsumen.

"Kebijakan dan anggaran kesehatan untuk pengendalian Covid-19 dan pengadaan vaksin Covid-19 secara masal untuk menghentikan krisis," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam kondisi saat ini diperlukan peningkatan anggaran belanja pemerintah dan pelaksanaan proyek strategis pemerintah untuk menciptakan permintaan.

"Percepatan reformasi kebijakan ekonomi, terutama RUU Ciptaker, untuk bisa mendorong investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun, yang diarahkan untuk beberapa hal.

Pertama, penanganan Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU.

Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun, melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai.

Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun, yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp48,8 triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

(Dani Jumadil Akhir)