12 Poin UU Cipta Kerja Jadi Polemik, Begini Penjelasan DPR

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Namun dalam aturan tersebut, banyak informasi yang beredar tidak benar sebagaimana dituangkan pada UU Cipta Kerja. Dalam Instagram @dpr_ri, Kamis (8/10/2020), dijelaskan beberapa poin yang tidak benar. DPR pun meluruskan 12 hoax omnibus law UU Cipta Kerja.

1. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan?

Faktanya, uang pesangon tetap ada. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 UU 13 Tahun 2003, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja.

2. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus?

Faktanya, Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88 C ayat 1 UU 13 Tahun 2003, (ayat 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman dan (ayat 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi.

3. Benarkah upah buruh dihitung per jam?

Faktanya, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil.

BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88 B UU 13 Tahun 2003, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil.

4. Benarkah semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi?

Faktanya, hak cuti tetap ada. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 79 UU 13 Tahun 2003, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti.

5. Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup?

Faktanya, outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 UU 13 Tahun 2003, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja yang dipekerjakannya didasasrkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

6. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap?

Faktanya, status karyawan tetap masih ada. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 UU 13 Tahun 2003, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

7. Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak?

Faktanya, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 UU 13 Tahun 2003, (ayat 1) PHK dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. (Ayat 2) dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat penyelesaian PHK dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang?

Faktanya, jaminan sosial tetap ada. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004 disebutkan jenis program jaminan sosial meliputi, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian, kehilangan pekerjaan.

9. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian?

Faktanya, status karyawan tetap masih ada. Bab IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang Perubahan terhadap pasal 58 ayat 1 UU 13 Tahun 2003, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

10. Benarkah tenaga kerja asing bebas masuk?

Faktanya, tenaga kerja asing tidak bebas masuk harus memenuhi syarat dan peraturan.

BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan pasal 42 ayat 1 UU 13 Tahun 2003. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat.

11. Benarkah buruh dilarang protes, ancamannya PHK?

Faktanya, tidak ada larangan.

12. Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti?

Faktanya, sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang tapi kebijakan pemerintah.

(Feby Novalius)