BUMN Go Internasional, Erick Thohir Colek Menlu

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penandatanganan kerja sama dengan Luar Negeri dalam rangka memperbaiki supply chain atau rantai pasok energi di tingak dunia. Penandatanganan tersebut dipantau langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam sambutannya Erick mengatakan, kerja sama tersebut semakin mempererat koordinasi dan sinergi antara kedua kementerian dalam mendorong upaya pemerintah untuk menjangkau pasar perdagangan Indonesia di ranah global.

 Baca juga: Gandeng Kemlu, Erick Thohir Siapkan Pertamina Go Global

"Alhamdulillah kerja sama Kementerian BUMN dengan Kemenlu berjalan terus luar bisa. Karena kita tahu sesuai arahan Presiden, Kemenlu juga berubah secara penugasannya, salah satunya bagaimana Kemenlu menjadi ujung tombak dalam pembukaan kesempatan negara kita untuk memperbaiki supply chain-nya," katanya, Kamis (28/1/2021).

Dalam kerja sama tersebut, Pertamina mendapatkan penugasan yang cukup berat, yaitu memperbaiki rantai pasok energi Indonesia di pasar internasional. Sebab, Indonesia mulai mendorong pertumbuhan hilirisasi dengan berbagai sumber daya alamnya untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar, setelah sebelumnya lebih banyak mengekspor barang mentah.

 Baca juga: Utang BUMN Rp1.682 Triliun, Infrastruktur Digas Terus

"Pertamina sendiri memang kita tugaskan yang sangat besar untuk perbaiki supply chain dari energi," ujarnya.

Selain itu, Erick pun mengajak agar BUMN lainnya dapat terlibat dalam kerja sama dengan Kemenlu tersebut untuk memperbaiki rantai pasok nasional.

Dia menuturkan dirinya juga mengundang holding industri pertambangan MIND ID untuk ikut terlibat dalam kerja sama tersebut, utamanya untuk memperbaiki rantai pasok di bidang pupuk dan garam.

"Hari ini selain Pertamina, saya juga mengundang MIND ID yang jelas salah satu tugasnya juga memperbaiki suplai chain dari pupuk ataupun garam," kata dia.

Dengan pengalaman yang dimiliki Kemenlu di dunia internasional, akan sangat membantu BUMN dalam menghadapi setiap perubahan geopolitik yang berdampak kepada perdagangan dunia. Dia pun meminta bimbingan dari Kementerian Luar Negeri untuk memitigasi terjadinya suatu perubahan tiba-tiba dari dampak percaturan politik global, baik dari segi hukum, ekonomi, dan kebijakan lainnya.

"Dalam pengembangan perdagangan dan ekonomi kami dari BUMN tetu juga masih banyak kekurangan, karena itu dengan kehadiran pihak Kemenlu yang tentu footprint-nya jauh lebih besar dari kami, kita bisa dibimbing," tuturnya.

(Fakhri Rezy)