JAKARTA - Delapan hingga 12 perusahaan negara direncanakan segera melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah Initial Public Offering (IPO) menjadi alternatif pendanaan perseroan.
Skema pendanaan diyakini mampu mendorong kinerja BUMN dan anak usaha ke depannya bisa melebarkan sayap di kancah global.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, proses listing termasuk dalam transformasi perusahaan BUMN agar lebih transparan dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Hal itu tertuang dalam roadmap BUMN periode 2021-2023.
Baca Juga: 12 BUMN Bakal IPO Dinanti Para Investor
"Jadi yang delapan sampai 12 (perusahaan) ini kita persiapkan untuk 2021-2023. Insya Allah dengan kerja keras kami dan dukungan BEI, OJK, dan seluruh penganut kebijakan, kita bisa menjalankan dengan target yang kita canangkan," katanya dikutip Jumat (5/2/2021).
Melalui arsip pemberitaan MNC Portal, tercatat sejumlah perseroan negara akan melantai ke pasar saham dengan jumlah aset yang dimiliki hingga 2020. Adapun badan usaha yang dimaksud diantaranya, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), anak usaha dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Manajemen Telkom akan melepas Mitratel menjadi perusahaan terbuka. Saat ini, upaya IPO dibarengi dengan persiapan secara komprehensif. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko membenarkan hal itu.
Baca Juga: Daftar Anak Usaha BUMN yang Bakal IPO
Dalam gelaran Mandiri Investment Forum 2021 pada Rabu (3/2/2021) lalu Tiko menuturkan, Telkom akan melakukan spin off atau pemisahan beberapa anak usahanya. Usai spin off anak perseroan akan mencatatkan saham perdana di BEI.
Telkom sendiri mencatat jumlah aset sebesar Rp 246,35 triliun hingga kuartal I-2020. Jumlah itu dibukukan dalam laporan keuangan perseroan tahun lalu. Jika dirinci, Telkom memiliki aset tidak lancar sebesar Rp 191,39 triliun dan aset lancar sebesar Rp 54,95 triliun.
Hal serupa juga dilakukan manajemen PT Pertamina (Persero). Tahun ini manajemen berencana menawarkan saham perdana anak usahanya ke publik. Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membenarkan rencana tersebut.