Komisi VI Bahas Rencana Holding BUMN untuk Usaha Ultra Mikro

JAKARTA - Holding BUMN untuk pemberdayaan usaha ultra mikro (UMi) serta mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai membawa banyak manfaat bagi masyarakat serta setiap perusahaan yang terlibat.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan Pegadaian dan PNM, DPR berharap akselerasi pembentukan holding ultra mikro, guna perbaikan ekosistem usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang lebih cepat pada masa pemulihan ekonomi 2021.

Ada tiga BUMN yang disebut akan terlibat dalam pembentukan holding ultra mikro, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero).

Pembentukan holding dengan melibatkan tiga BUMN ini diyakini membuat efisiensi dan memperbaiki ekosistem pembiayaan dalam hal pemberdayaan ultra mikro (UMi) dan UMKM.

Anggota Komisi VI Amin Ak menyampaikan upaya menumbuh kembangkan UMKM perlu dilakukan secara terus menerus, mengingat kontribusinya terhadap perekonomian negara begitu besar.

Baca Juga: Bos Holding BUMN Asuransi Pede Jadi Nomor 1 di Indonesia

Terlebih, UMKM memberikan sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 60% dan menyerap tenaga kerja sekitar 97%. Salah satu upaya pengembangan UMKM yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk holding.

Amin berharap rencana pembentukan Holding BUMN sektor UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing masing-masing perusahaan BUMN anggota holding.

Baca Juga: Holding BUMN Asuransi Dapat Tugas Berat dari Erick Thohir

Oleh karena itu, pemerintah pun harus menyiapkannya secara cepat dan matang dengan menyusun peta jalan holding BUMN secara jelas.

“Harapannya pelaksanaan holding BUMN sektor UMKM lebih terarah, sehingga upaya pengembangan UMKM dapat terlaksana dengan baik” tutur Amin, Senin (8/2/2021).

Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menjawab seputar rencana pembentukan holding BUMN untuk UMi. Kuswiyoto menyebut salah satu manfaat integrasi ini adalah terciptanya efisiensi bagi Pegadaian.

“Beberapa hal yang kita lakukan dengan sinergi, PKS, MoU, tidak bisa membuat ikatan yang sangat kuat. Contohnya, bagaimana Pegadaian yang mau mengembangkan 2.000 outlet berapa biayanya? Kalau dengan BRI kami bisa hemat per outlet Rp200 juta, kalau 2.000 outlet berarti (hemat) Rp400 miliar per tahun. Belum nanti kami punya penaksir-penaksir yang ditempatkan di kantor BRI, maka pelayanan kami terhadap masyarakat di remote area khususnya akan tambah banyak,” ujar Kuswiyoto.

Dia menyebut, saat ini mayoritas kantor atau unit kerja Pegadaian hanya terdapat di kota-kota besar dan kecamatan yang sudah lama berkembang. Kondisi ini membuat Pegadaian kesulitan menjangkau nasabah di daerah pelosok.