JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyatakan, pungutan liar (pungli) preman di kalangan pengusaha truk sangat mengganggu biaya logisik.
“Masalah preman ini menganggu sekali. Khususnya mengganggu cost logistic. Saya pernah mendapat keluhan dari sopir truk di mana uang mereka dirampas sebelum sampai pom bensin, sehingga membuat mereka tidak punya biaya untuk membeli solar. Itu kan merugikan sekali,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (11/6/2021).
Baca Juga: Bongkar Aksi Premanisme di Jakarta Utara, 49 Pelaku Pungli Ditangkap
Gemilang mengungkapkan, masalah preman ini menjadi masalah yang cukup serius dan perlu segera diberantas guna kenyamanan dan keselamatan para supir truk. Dia menyebut, aksi pemalakan bukan hanya di Tanjung Priok melainkan di semua jalan yang dilintasi truk.
“Mayoritas jalan-jalan perlintas truk pasti ada preman yang berjaga. Kejadian pemalakan biasanya terjadi saat kamacetan di jalan yang sepi. Para preman itu biasanya memberi hambatan pada truk-truk yang akan lewat,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah sudah mengungkap ke permukaan soal pemberantasan preman liar. Namun baru kali ini yang mengejutkan publik karena Presiden yang langsung memberikan perhatian.
Kejadian bermula saat ketika Presiden Joko Widodo berdialog dengan para pengemudi truk kontainer di Terminal Tanjung Priok. Saat itu Jokowi melapor ke Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo perihal kriminalitas yang kerap terjadi di kawasan Terminal Tanjung Priok.