5 Fakta Ahok Hapus Kartu Kredit Pejabat Pertamina, Ternyata Tak Sampai Rp30 Miliar

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menghapus fasilitas kartu kredit bagi petinggi perseroan. Peniadaan kartu kredit berlaku bagi dewan direksi, komisaris, senior vice president, hingga pejabat level manajer perusahaan.

Aturan baru itu sudah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama dengan Kementerian BUMN dan sudah mulai berlaku.

Berikut adalah fakta mengenai penghapusan fasilitas kartu kredit komisaris di Pertamina yang dilansir Okezone, Sabtu (19/6/2021).

Baca Juga: Persiapan Pertamina Alih Kelola Blok Rokan

1. Aturan Sudah Disetujui

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, peniadaan uang representatif sudah disetujui dewan direksi saat pelaksanaan RUPS. Dengan begitu, Direktur Keuangan perseroan akan melaksanakan hal tersebut.

"Iya, direksi sudah setuju dan akan dijalankan Direktur Keuangan Pertamina," ujar Ahok saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Rabu (16/6/2021).

2. Uang Saku Juga Dipangkas

Selain fasilitas kartu kredit, manajemen juga menyepakati adanya laporan pengeluaran untuk akomodasi pejabat perusahaan. Misalnya, biaya sewa hotel, tiket pesawat, jamuan tamu, hingga akomodasi lain harus menggunakan nama perusahaan, bila hal itu dipesan oleh petinggi Pertamina untuk kepentingan perusahaan

Baca Juga: Pertamina Dihapus, Kartu Kredit Direksi-Komisaris BUMN Lain Masih Diberikan

3. Ahok Bilang Limit Kartu Kredit Rp30 Miliar

Ahok memiliki limit atau batas maksimal transaksi kartu kredit mencapai Rp30 miliar.

Limit kartu kredit Ahok dari Pertamina tersebut merupakan batas maksimal yang disepakati manajemen Pertamina. Batas nominal transaksi kartu kredit pun disepakati bagi dewan direksi, dewan komisaris, hingga manajer Pertamina.

"Iya betul, batas maksimal nominal transaksi kartu kredit dari Pertamina mencapai Rp30 miliar," ujar Ahok.