Cegah Badai PHK di Tengah PPKM Darurat, Apa Strategi Pemerintah?

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan strategi guna mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dan upaya menyelamatkan perusahaan akibat penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) agar tidak terjadi perbedaan pandangan.

Aturan itu juga diminta menjelaskan definisi "dirumahkan" yang berpotensi berdampak pada pengurangan upah buruh dan pekerja. 

Baca Juga: Ledakan Kasus Covid-19, Banyak Tenaga Kerja Kelimpungan

"Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa banyak pekerja yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Untuk itu, saat ini pemerintah sedang dengan serius menyusun langkah-langkah untuk menghindari PHK karyawan dan di saat bersamaan menyelamatkan perusahaan," kata Dedy, dikutip dari Antara, Rabu (14/7/2021).

Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat yang efektif di lingkungan kerja.

Baca Juga: Ajak Pengusaha-Buruh Pulihkan Ekonomi, Menaker: Kita Tidak Akan Kalah

Surat edaran itu meliputi upaya vaksinasi, pengadaan masker dan perlengkapan kesehatan, penyediaan sarana isolasi mandiri dan sebagainya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar jam kerja bagi para buruh atau pekerja diperketat menyusul masih banyaknya zona merah, khususnya di tempat industri beroperasi.

Luhut pun mengusulkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar menerapkan mekanisme sehari kerja, sehari di rumah.