MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan program Sejuta Rumah tetap berjalan selama pandemi. Kalangan pengembang diharapkan terus bersemangat dalam rangka membangun rumah untuk masyarakat di berbagai daerah.
"Kami akan terus menggandeng para pelaku pembangunan agar tetap bersemangat membangun rumah yang layak huni untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dilansir dari Antara, Rabu (14/7/2021).
Untuk itu, ujar dia, Kementerian PUPR akan terus berkoordinasi dengan para pelaku pembangunan guna memperkuat pendataan pembangunan perumahan di Indonesia yang termasuk dalam program Sejuta Rumah.
Baca Juga: Program Sejuta Rumah Terbangun 312.290 Unit meski Corona
Menurut Khalawi, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah pusat dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang untuk menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman.
Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur menyatakan dalam pendataan program Sejuta Rumah, Kementerian PUPR membagi ke dalam dua kelompok yakni rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah untuk non-MBR. Adapun kriterianya terdiri dari rumah baru yang telah selesai dibangun dan rumah layak huni yang telah selesai terbangun dan terhuni.
Di tempat terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) yang rencananya akan diberikan kepada Bank Tabungan Negara Tbk akan membantu bank tersebut untuk mengoptimalkan program Sejuta Rumah.
Baca Juga: Kabar Baik, Program Sejuta Rumah Tetap Dilanjutkan Tahun Ini
"Pemerintah tidak bisa lepas tangan. Sehingga menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mendukung permodalan BTN, melalui PMN. Demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada BTN," ujar Piter.
Apalagi, lanjut Piter, kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah tidak sebanding dengan ketersediaan rumah (backlog). Dengan kata lain, angka backlog-nya masih sangat tinggi, yaitu sekitar 11 juta unit.
"Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin pemenuhan papan untuk rakyat," kata Piter.