Alasan BI Tarik 20 Uang Rupiah Khusus, Ada Koin Pecahan Rp100.000 Bergambar Komodo

JAKARTA - Bank Indonesia menarik 20 pecahan Uang Rupiah Khusus (URK) tahun 1970 sampai dengan 1990. Penarikan ini resmi karena BI sudah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.23/12/PBI/2021.

Aturan ini dimulai sejak 30 Agustus 2021. Dengan demikian, terhitung tanggal tersebut URK tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah RI.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengeluaran, pengedaran, serta pencabutan dan penarikan uang Rupiah.

"Karena itu Bank Indonesia berhak menetapkan sejumlah uang Rupiah yang tidak lagi jadi alat pembayaran yang sah di wilayah RI. BI bisa melakukan cara-cara dengan mencabut dan menarik uang Rupiah tersebut dari peredaran," katanya di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Baca Juga: Begini Cara Tukar 20 Pecahan Uang Rupiah Khusus yang Ditarik BI

Bagi masyarakat yang memiliki URK tersebut dan ingin melakukan penukaran, dapat menukarkannya di Bank Umum terhitung sejak 30 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2031. Ini berarti 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

"Layanan penukaran dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia, dengan mengacu pada ketentuan atau informasi yang disampaikan mengenai jadwal operasional dan layanan publik BI," ujar Erwin di Jakarta (31/8/2021).

Dalam PBI tersebut disebutkan landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962). Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

Lalu apa saja URK yang ditarik oleh BI? Berikut URK yang dicabut dan ditarik dari peredaran: