Jangan Main-Main! BLT UMKM Dipantau KPK

Teten menegaskan, berdasarkan hasil survei PMN dan TNP2K pada bulan Mei 2021 menunjukan BPUM dinilai tepat sasaran dan tepat manfaat. Menurutnya, 99,4% penerima BPUM adalah usaha mikro dengan omset tahunan di bawah Rp300 juta dan 98,9% bantuan digunakan untuk keperluan usaha dengan nilai rata-rata Rp1,7 juta.

"Terjadi kenaikan omzet rata-rata 41,1% setelah masa pencairan bantuan," kata Teten.

KemenKopUKM terus berupaya melakukan langkah perbaikan guna menjaga kualitas dan kredibilitas penyaluran BPUM. Upaya tersebut, di antaranya proses pengusulan BPUM tahun 2021 dilakukan 1 pintu melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota yang selanjutnya disampaikan ke Dinas Propinsi untuk dilanjutkan ke Deputi Bidang Usaha Mikro dan dilakukan pemadanan data usulan ke Dukcapil dan dilakukan validasi ke SIKP.

"BPUM tidak hanya dimaksudkan dalam rangka pemulihan, tetapi juga bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional; dari sebelumnya sektor informal menjadi formal; dari belum terdata menjadi terdata dan terkurasi. Termasuk dari unbankable menjadi bankable. Dari informasi kami terima, tidak sedikit dari penerima BPUM di 2020 mulai mengakses pembiayaan KUR Super Mikro," tegasnya.

(Feby Novalius)