Jangan Main-Main! BLT UMKM Dipantau KPK

JAKARTA - Pemerintah berupaya agar Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM lebih transparan dan tepat sasaran. Caranya dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui JAGA.ID yang menyediakan media untuk masyarakat dalam mengawal dan mengawasi BLT UMKM.

"Kami ucapkan terima kasih kepada KPK, BPK, BPKP dan seluruh stakeholder terkait atas segala masukan dan kerjasamanya dalam rangka penyempurnaan penyaluran BPUM agar terus semakin baik lagi," tegas Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Acara Webinar JAGA.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Baca Juga: Ada BLT PKL Rp 1,2 Juta, Pedagang: Ya Senang Dikasih Bantuan

Dia mengapresiasi KPK yang selalu melakukan inovasi melalui penambahan fitur JAGA Bansos.

"Terima kasih telah menyediakan kanal untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam pencegahan korupsi sekaligus dapat mencari tahu informasi seputar bansos dengan mudah dan cepat," kata Teten.

Menurut dia, sejak awal pandemi, hampir semua lembaga memproyeksikan UMKM akan terdampak sangat berat. Maka, lebih dari 50% pelaku UMKM menyatakan kebijakan yang paling dibutuhkan adalah transfer atau bantuan tunai (World Bank, 2021).

Baca Juga: Ada BLT Rp1,2 Juta, Pengusaha Warteg: Kami Bisa Tambah Modal

"Syukur Alhamdulillah, upaya yang kita lakukan, baik itu melalui BPUM, subsidi KUR dan Non KUR, onboarding UMKM ke dalam ekosistem digital, hingga inovasi penyerapan produk UMKM melalui belanja pemerintah, swasta, BUMN, dan masyarakat, telah berhasil mencegah UMKM terperosok lebih dalam," ujar Teten.