MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Belanja daerah yang belum optimal telah menyebabkan realisasi pembangunan yang belum optimal. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal ini memicu terjadinya ketimpangan.
“Beberapa daerah berkinerja sangat tinggi namun masih banyak yang tertinggal. Hal ini diakibatkan oleh kualitas belanja daerah yang belum optimal,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI dilansir dari Antara, Senin (13/9/2021).
Baca Juga: Penyerapan APBD Rendah, Ada Apa dengan Pemda?
Terjadinya ketimpangan tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tingkat SMP dan SMA dengan capaian tertinggi ada di Kabupaten Humbang Hasundutan 90,38%, Kota Metro 88,26%, dan Kota Bima 88,07%.
Di sisi lain untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya 51,27%, Kabupaten Sintang 49,71% dan terendah adalah Kabupaten Intan Jaya 13,34%, padahal angka nasional ada di level 70,68%.
Kemudian untuk air minum layak terdapat tujuh daerah yang mampu mencapai 100% seperti Magelang, Tegal, dan Klaten, sedangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya 27,4%, Kabupaten Mamasa 22,91%, dan Kabupaten Lanny Jaya 1,06%, dengan angka nasional 89,27%.
Baca Juga: Soroti Belanja Daerah, Mendagri Minta Sri Mulyani Tahan Dana Transfer
“Kita lihat Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06% penduduknya yang mendapat akses air bersih,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Untuk imunisasi lengkap dengan capaian tertinggi adalah Kota Madiun 82,95%, Kabupaten Gianyar 79,58%, dan Kabupaten Purworejo 78,41%.
Sementara capaian imunisasi lengkap terendah adalah Kota Subulussalam 5,8%, Aceh Utara 5,46%, dan Aceh Timur 5,22%, padahal angka nasional sebesar 50,34%.