Namun, tujuan pemerintah untuk pengadaan rumah yang inklusif masih menemukan tantangan berat untuk mewujudkannya. Tantangan tersebut seperti masih rendahnya presentase kredit pemilikan rumah (KPR) terhadap PDB.
"Dibanding dengan negara lain, yaitu hanya sekitar 2,9%," ujarnya.
Selanjutnya yang masih juga menjadi kendala adalah, masih banyaknya rumah yang tidak layak huni dan backlog perumahan.
"Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, pemerintah telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak huni, dari semula 56% menjadi 70%," tuturnya.
(Dani Jumadil Akhir)