Sulitnya Pembebasan Tanah di RI, Biaya Kereta Cepat Bengkak Jadi Rp121 Triliun

Menurutnya, KCJB merupakan investasi di sektor konstruksi yang keuntungannya dalam jangka waktu panjang. Sehingga tidak memungkinkan untuk diserahkan ke mekanisme pasar saat ini. Sementara, pendanaan dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembangunannya.

"Sama seperti saya meminta PMN untuk restrukturisasi, tetapi tidak perlu uang APBN, ya kita cari market, mekanisme pasar, cuman kereta cepat ini tidak mungkin pasar, karena ini masih lama," tutur dia.

Alasan lain, kata Erick, KCJB tidak semata business to business (B to B). Namun, ada program penugasan negara yang dijalankan BUMN Karya yang tergabung dalam consortium BUMN atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sehingga pemberian PMN perlu dilakukan.

(Feby Novalius)