DPR Minta Pemerintah Antisipasi Aset Kripto, Ini Alasannya

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa, Indonesia ke depan akan menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, di antaranya aset kripto yang mulai digemari masyarakat. Sehingga pemerintah perlu untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Makin meluasnya penggunaan mata uang kripto sebagai alternatif pembayaran digital dan investasi harus diantisipasi oleh Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi),” ujar Said dalam keterangannya dikutip Minggu (2/1/2022).

Terlebih, kata Said, Indonesia masih memberlakukan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah berdasar Undang Undang (UU) No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Sehingga, sebagai otoritas pembayaran, Bank Indonesia (BI) harus mempersiapkan antisipasi bila uang kripto makin merongrong kewibawaan rupiah.

Baca Juga: Hati-Hati Boncos! Investasi Kripto 2022 Diprediksi Tak Seuntung Tahun Ini

“Penegasan ini untuk memastikan bahwa rupiah defacto maupun dejure masih dijalankan. Setidaknya Bank Indonesia harus memastikan kesiapan rupiah digital sebagai alat bayar,” terangnya.

Anggota Komisi XI DPR ini pun meminta, OJK dan Bappebti untuk wajib meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap uang kripto, sehingga masyarakat tidak menjadi korban lanjutan pasca tragedi pinjaman online menjamur.

Said melanjutkan, tantangan lainnya yakni pandemi Covid-19 kemungkinan masih akan terjadi di sejumlah negara di tahun mendatang.Situasi tersebut berpotensi adanya stagflasi dan supply chain disruption. Sehingga dirinya meminta pemerintah untuk memitigasi suplai komoditas Indonesia yang berasal dari luar negeri.

Baca Juga: BI: Banyak Negara Tidak Akui Kripto sebagai Currency tapi Aset

“Dan perlu menyiapkan antisipasinya bila sewaktu waktu terjadi tersendatnya pasokan suplai komoditas utama kita di dalam negeri,” imbuh Ketua DPP PDIP ini.