Adanya kebutuhan tersebut difasilitasi melalui LPDP yang akan menjadi sarana dan instrumen untuk memberikan layanan berkualitas dan inklusif, serta semakin menjangkau berbagai kalangan masyarakat luas.
“LPDP harus inklusif, responsif, dan adaptif. LPDP harus mencerminkan keinginan dan kebutuhan bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Sri mulyani mengatakan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberikan pemihakan kepada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui beasiswa afirmasi.
“Untuk saat ini, kita menargetkan 96 kota dan kabupaten di Indonesia yang memang masuk dalam kategori 3T. Program afirmasi kepada terutama putra-putri di Papua, Maluku, Nusa Tenggara. Itu semuanya termasuk klasifikasi dari kelompok yang diberikan afirmasi,” ujar Sri.
Sri menilai setiap rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan. Pemerataan kesempatan beasiswa bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui pengelompokan jenis beasiswa menjadi beasiswa afirmasi, targeted group, dan reguler.
Beasiswa afirmasi ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di daerah 3T, memiliki kebutuhan khusus atau difabel, serta peserta pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau peserta bidik misi saat menempuh program sarjana strata-1 (S1).
“Kita bisa lihat LPDP sekarang mengelola dan memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia, regardless sukunya, gendernya, dari daerah manapun, maupun dari agama apapun. Ini adalah bentuk komitmen kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bhineka. Komitmen untuk inklusi, diversifikasi, diversity menjadi sangat sangat penting,” kata Sri.
(Feby Novalius)