MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kadin Indonesia, Ajib Hamdani mengatakan kebijakan pemerintah menaikan PPN menjadi 11 persen justru akan meningkatkan inflasi.
Oleh sebab itu Ajib menilai kebijakan tersebut tidak tepat jika harus di implementasikan pada April 2022.
Alasannya, karena kondisi perekonomian yang saat ini belum pulih pasca pandemi Covid 19.
"Ketika pemerintah membuat regulasi dan membuat aturan, ya itu pasti harus dijalankan, tapi psikologi ekonomi akan membuat inflasi terdongkrak," ujar Ajib dalam Market Review IDXChanel, Jumat (18/3/2022).
BACA JUGA:Tarif Pengguna XL Bakal Naik Mulai 1 April 2022 Gegara PPN 11%
Ajib menjelaskan, dengan adanya kenaikan tarif PPN tersebut akan membuat beberapa barang kebutuhan masyarakat juga mengalami peningkatan dari sisi harga.
"Sebagi contoh, tadinya kita beli barang Rp1 juta, kemudian ada PPN menjadi Rp1,1 juta, secara psikologi ekonomi potensi terdongkraknya ekonomi itu lebih dari 1% dari tarif kenaikan PPN tadi," sambungnya.
Menurutnya, hal yang lebih penting dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah membangun psikologis ekonomi masyarakat, misalnya dengan pemberian insentif fiskal dan bantuan langsung lainnya yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
"Jadi yang perlu di jaga adalah terkait psikologi ekonomi, psikologi pasar dan psikologi masyarakat, artinya tarif kenaikan memang hanya 1%, tapi potensi inflasinya bisa berpengaruh cukup siginifikan," pintanya.
BACA JUGA:Daftar Mobil yang Dapat Diskon PPnBM 50% Tahun Ini
Dia menyebut dari sisi pengusaha melihat kenaikan PPN ini dari dua hal, pertama PPN itu dibebankan kepada pembeli akhir. Artinya para pengusaha tersebut akan menjual barang dagangannya mengikuti modal yang dikeluarkan.
Kedua pengusaha bisa menanggung beban tersebut dimasukan dalam biaya overal. Kalau hal demikian makan yang di dapat adalah potensi keuntungan yang menipis.
"Kita memikirkan dampaknya kepada masyarakat, dan itu lebih baik untuk di reschedule," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)