Tekan Belanja Impor, KSP Pantau Realisasi Anggaran K/L Beli Produk Lokal

JAKARTA - Kantor Staf Presiden RI mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk lebih aktif melakukan monitoring realisasi belanja barang/jasa di seluruh instansi pemerintah.

"Sesuai arahan bapak Presiden yakni memaksimalkan produk dalam negeri benar-benar dilaksanakan, KSP akan mengawal dan mendorong Kemenkeu dan LKPP dapat secara aktif memonitor realisasi anggaran belanja barang/jasa di seluruh instansi pemerintah," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).,

KSP juga akan memastikan Kementerian, Lembaga, dan BUMN untuk memenuhi ketentuan alokasi produk koperasi dan UMKM sebesar minimal 40 persen dari keseluruhan jumlah pengadaan barang/jasa. Sebab, sambung dia, per Maret 2022 target alokasi 40 persen tersebut belum tercapai.

 BACA JUGA:RI Jadi Negara Ekspor Bahan Mentah Hampir 50%, Erick Thohir: Harus Hilirisasi

"Diharapkan seiring waktu nanti pengawasan dapat diperketat untuk memastikan target tersebut bisa terpenuhi," ucapnya.

Menurutnya, sebenarnya banyak unit produksi di Indonesia yang masuk dalam kategori UMKM, yang mampu memenuhi kebutuhan atas barang-barang K/L atau BUMN.

Tinggal bagaimana bisa melakukan matching antara supply dan demand domestik tersebut.

Edy menilai, kementerian/lembaga, Pemda, serta BUMN/BUMD harus cerdas dalam mencari, memilih, dan memilah produk hasil karya anak bangsa.

"Harus pro-aktif, tidak boleh hanya menunggu," tegasnya.