MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - BLT minyak goreng diberikan untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta BLT minyak goreng diberikan sebelum hari raya Idul Fitri.
Namun sayangnya BLT minyak goreng ini ditentang oleh serikat buruh. Berikut adalah fakta mengenai BLT minyak goreng yang ditentang buruh, Sabtu (9/4/2022).
1. Pencairan minggu ini
Jokowi meminta penyaluran dipercepat dan minggu ini harus sudah disalurkan sebagian.
"Yang berkaitan dengan bantuan sosial, saya harapkan baik PKH dan lain-lain plus yang kemarin BLT minyak goreng bisa disalurkan secepat-cepatnya sebelum lebaran tiba. syukur dalam minggu-minggu ini sudah bisa sebagian sudah tersalurkan," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
2. BLT Rp300 ribu
Jokowi menegaskan bahwa bantuan sosial tersebut sangat berarti bagi masyarakat. Bahkan uang BLT sebesar Rp300 ribu itu dinilai sangat berharga bagi masyarakat.
"Bukan apa apa mungkin kita tuh gak merasakan, tapi 300 ribu bagi rakyat pas mau lebaran dapat itu, rasanya itu saya bisa merasakan betul itu senangnya kalau bisa memegang uang itu, yang bisa dipakai untuk membeli minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya," ungkapnya.
3. Ditolak buruh
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pemerintah yang ingin memberikan subsidi minyak goreng melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp300 ribu kepada para buruh.
4. Ladang Korupsi
Menurut Said Iqbal, program BLT merupakan ladang korupsi para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut disimpulkan Said Iqbal setelah melihat beberapa kasus kebelakang terkait korupsi bantuan sosial ketika pandemi covid-19.
"BLT hanya gudang korupsi, semua Mensos kasus-kasus KPK karena BLT dan bansos," kata Said Iqbal dalam konferensi persnya secara virtual, Selasa (5/4/2022).
5. Minta Subsidi Minyak Goreng Kemasan
Menurutnya dengan alokasi anggaran yang ada sebesar Rp6,9 triliun, menurut Said Iqbal seharusnya pemerintah memberikan subsidi bukan hanya untuk minyak goreng curah, namun juga minyak goreng kemasan. Meskipun belakangan terbukti gagal.
"Tidak usah BLT, rakyat nggak butuh BLT, yang dibutuhkan harga minyak goreng turun," lanjut Said Iqbal.
"Oleh karena itu kami menolak BLT, yang benar subsidinya selain ke minyak goreng curah, juga ke kemasan," sambungnya.
6. BLT tak berpihak ke warga miskin
Said Iqbal menuding bahwa jika memberikan BLT kepada masyarakat bukan sebenar-benarnya membela rakyat miskin, namun hanya menguntungkan para produsen minyak goreng yang dengan leluasa memainkan harga minyak kemasan dinpasar.
"Kalau ngasih BLT itu bukan belain orang miskin, (tapi) belain para taipan pemilik CPO. Artinya taipan-taipan itu tetap menjual minyak goreng dengan harga pasar, untungnya berkali-kali lipat, kok negara tunduk sama mafia minyak goreng," pungkas Said Iqbal.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)