Duh! Menteri ESDM Ramal Dunia Bisa Krisis Minyak Gegara Perang

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif mewaspadai munculnya krisis minyak dunia akibat tingginya harga minyak global imbas perang Rusia-Ukraina.

Menurutnya, perang ini menyebabkan minyak global mengalami kenaikan. Di mana rata-rata realisasi ICP/minyak mentah Indonesia hingga Maret 2022 sudah mencapai USD98,4 barel, jauh dari asumsi APBN yang sebesar USD63 per barel.

Selain itu, harga kontrak LPG Aramco (Contract Price Aramco/CPA) mencapai USD839 per metrik ton dari asumsi awal yang hanya USD569 per metrik ton.

Baca Juga: Harga Minyak Anjlok 4% Akibat Covid-19 Meningkat di Shanghai

"Ini akan menyebabkan berkurangnya 10% suplai minyak dunia dan OPEC pun tidak mungkin memenuhi. Ini akan mengakibatkan krisis (minyak) dan berpengaruh pada harga komoditas. Apalagi demand meningkat pasca Covid-19," jelasnya dikutip dari laman Kementerian ESDM, Kamis (14/4/2022).

Melihat kondisi tersebut, Kementerian ESDM menyusun solusi dan strategi baik jangka pendek maupun panjang agar tidak berimbas pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pengelolaan strategi ini akan menyasar ke permasalahan di sektor hulu dan hilir.

Pada komoditas BBM, pemerintah akan mengambil strategi jangka pendek dengan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM khususnya pada periode Ramadan dan Idulfitri, meningkatkan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM.

Baca Juga: Harga Minyak Anjlok 2% akibat Konsumsi BBM Berkurang di China

Di samping itu, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) akan memaksimalkan fungsi digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan penyesuaian BBM Non-Subsidi sesuai keekonomian untuk kalangan menengah ke atas.

"Kami juga mengusulkan perubahan kouta jenis BBM Tertentu, yaitu JBT minyak solar, JBT minyak tanah dan jenis BBM khusus penugasan, yaitu Pertalite," ungkap Arifin.

Penambahan kuota BBM subsidi, sambung Arifin, mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.

"Data yang ada dari Januari - Maret menunjukkan pertumbuhan 10% untuk solar dan 14% pertalite. Kalau tidak melakukan penambahan di akhir Oktober akan habis," tuturnya.