Atas keheranan tersebut, Jokowi kembali menyindir pemerintah pusat dan daerah khususnya BUMN agar dapat membelanjakan produk dalam negeri.
"Inikan sekali lagi kita ini kan orang pinter-pinter tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali maaf," tegasnya.
Jokowi pun meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal dan mengawasi pemerintah pusat dan daerah dalam membelanjakan anggaran.
"Dan saya minta ini betul-betul berhasil sehingga bisa mentriger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah lapangan kerja kita menjadi semakin banyak karena kita beli-beli produk-produk produksi dalam negeri," jelasnya.
"Kalau ada pabrik kecil yang biasanya melayani kapasitas 1000 karena ada pesanan pemda pesanan dari pemerintah pusat 10.000 mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, memperluas industrinya artinya pasti juga tambah tengaa kerja, pasti dia akan investasi gausah cari investor-investor dsri luar kalau ini berkembang. Artinya APBN APBD bisa mentriger investasi bisa membuka lapangan pekerjaan," tambahnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)