Utang Meningkat, Rhenald Kasali Ingatkan Pelajaran dari Tragedi Subprime Mortgage Crisis Amerika

JAKARTA - Utang Indonesia saat ini mencapai Rp7.014 triliun. Besaranya utang ini mesti dikelola dengan kehati-hatian karena khawatir akan seperti Amerika Serikat (AS) pada 2008.

Akademisi dan Praktisi Bisnis Rhenald Kasali mengatakan, yang dialami Amerika Serikat ketika krisis perekonomian 2008 disebut dengan subprime mortgage crisis. Tentu apa yang terjadi di AS waktu itu perlu diwaspadai karena jumlah utang Indonesia terus meningkat.

Pada 2014, menurut data dari pemerintah utang pemerintah Republik Indonesia baru mencapai Rp2.608,7 triliun. Maka kondisi pada 2022 khusus Februari telah mencapai Rp7.014,58 triliun.

Baca Juga: Utang RI Rp7.040 Triliun, Sri Mulyani: Beberapa Negara Rasionya Dramatis

"Jadi memang jumlah utang kita meningkat hanya saja patut kita syukuri karena PDB kita juga meningkat, sehingga secara proporsional memang kita mengalami suatu kemajuan dari perekonomian sehingga secara proporsional sebetulnya tidak begitu menyeramkan akan jadi masalah kalau utangnya meningkat tetapi pendapatan nasional tidak mengalami peningkatan," ujarnya, dalam akun YouTubenya, Kamis (23/6/2022).

Rhenald pun ingin Indonesia belajar dari kejadian krisis di Sri Lanka Pertama, semua bangsa di dunia selama masa pandemi telah meningkatkan jumlah utang dan tentu jumlahnya harus dikelola dengan penuh kehati-hatian.

"Kalau tidak penuh kehati-hatian, akibatnya adalah ketika pendapatannya turun maka negara barangkali adalah proporsinya jumlah utang dengan pendapatan nasionalnya akan mengalami peningkatan dan berakibat tingkat kepercayaan internasional pada bangsa itu mengalami suatu kemunduran," turunya.

Baca Juga: 11 Cara Menagih Utang agar Segera Dibayar, Ambil Gaji hingga Sita Barang

Tercatat banyak sekali negara-negara yang mengalami peningkatan utang seperti Amerika Serikat, China, India, Rusia semua mengalami peningkatan. Dalam situasi seperti itu tentu saja utang Indonesia harus dimulai dengan penuh kehati-hatian.

"Negara tentu saja harus menjaga sedemikian rupa ada keseimbangan mana kondisi yang harus diberikan subsidi. Ketika terjadi kelangkaan minyak goreng negara telah dipaksa untuk memberikan subsidi minyak goreng kepada masyarakat yang bentuknya adalah uang," ujarnya.