Pengusaha Keluhkan Harga Sawit Terus Turun Usai Larangan Ekspor Dicabut

JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) keluhkan harga jual Tandan Buah Segar (TBS) turun sekitar 24-57%.

Penurunan itu berdasarkan harga penetapan Dinas Perkebunan di 22 Provinsi Sawit APKASINDO.

Dari data Posko Pengaduan Harga TBS di 22 Provinsi APKASINDO bahwa sudah mendekati Rp1.127/kg dan petani bermitra Rp.2.002/kg.

 BACA JUGA:Ekspor CPO Diizinkan, Mendag Pastikan Harga TBS Membaik

Kabarnya, bahkan di daerah tertentu Rp600/kg.

Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat ME Manurung mengatakan penurunan harga TBS lantaran karena adanya beban domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO) dan flash out (FO).

Di samping itu, ada juga pungutan ekspor (PE) USD200 dan bea keluar (BK) USD288 per ton.

"Jadi sebenarnya ini ada yang aneh, ketika keran ekspor sudah dibuka, justru yang terjadi adalah semakin anjloknya harga TBS petani. Ini di luar dugaan dari para petani kelapa sawit," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Kamis (30/6/2022).

Dia menerangkan ketika pelarangan ekspor itu karena kekurangan bahan baku untuk minyak goreng, tetapi saat ini kondisinya melimpah.

Namun, yang terjadi justru ekspor melambat.

"Justru yang penting sekarang adalah mengeluarkan cpo yang ada di Indonesia, " jelasnya.

Menurutnya, saat ini serapan hasil TBS petani di pabrik kelapa sawit tidak seimbang.

Di mana dari data terdapat 118.118 pabrik kelapa sawit yang himpun di 22 provinsi sudah mengurangi pembelian TBS.

"Bahkan dari laporan APKASINDO pada paling tidak ada 68 pabrik yang sudah tutup (tidak menerima TBS) dan juga sebagaian lagi buka tutup, artinya karena tangki timbun mereka sudah penuh," ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa sebenarnya pemerintah tidak perlu membebankan dengan peraturan PE, BK, DMO/DPO dan FO, sehingga pabrik kelapa sawit dapat membeli TBS dari para petani.

"Untuk mengeluarkan cpo yang ada di pabrik pabrik supaya pabrik bisa kembali membeli tbs petani dan yang paling penting adalah mengurangi beban tersebut," lanjutnya.

"Tetapi beban yang tidak biasanya itu, pada kondisi yang sudah berlimpah cpo dalam negeri itu harus disingkirkan terlebih dahulu atau istilah kami itu relaksasi," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)